TKA Tetap Dialog Bahasa Indonesia

Aturan-Memperkerjakan-TKA-dalam-Perusahaan-Joint-Venture

POJOKJABAR.id, SUKABUMI – Kebijakan Presiden yang hendak menghapus kewajiban tenaga kerja asing (TKA) untuk tidak berbahasa Indonesia, tak menjadi kekhawatiran bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi.

Sebab meski ada kebijakan tersebut, dialog akan tetap menggunakan bahasa Indonesia termasuk dalam surat menyurat.

“Saat berhadapan dengan mereka (TKA) kami akan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kami akan coba supaya mereka bisa paham dengan bahasa kita. Jangan sampai terjadi, TKA hidup di sini tak diwajibkan berbahasa Indonesia, tapi jika kita bekerja di luar negeri kita juga harus bisa bahasa negara di mana kita berada,” ungkap Kadisnakertrans Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim, kepada Radar Sukabumi, kamis (27/8/15).


Aam mengungkapkan, jika TKA tak mengerti dengan bahasa kita, maka hal itu akan jadi hambatan proses komunikasi. Sehingga, TKA harus paham bahasa Indonesia agar pekerja lokal dan masyarakat di sekitarnya bisa paham dengan apa yang mereka sampaikan.

“Jika TKA menggunakan bahasa dari negaranya bukan bahasa Indonesia, sudah pasti kita tidak akan paham apa yang disampaikan. Sebab bisa saja mereka berbincang tentang rencana unjuk rasa atau perbuatan lain yang kita tak bisa terka karena bahasa mereka yang tidak kita mengerti,” jelas Aam.

Menyinggung tentang TKA di kabupaten terluas se-Jawa Bali ini, Aam menyebutkan saat ini ada sebanyak 558 orang TKA. Sedangkan yang wajib melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Sukabumi sebanyak 307 orang. Dalam jangka dekat ini, Disnakertrans akan melakukan pendataan sejumlah perusahaan sebab tak menutup kemungkinan ada TKA ilegal.

“Kami akan melakukan pendataan TKA, mereka biasa berada di perusahaan garmen dan tambang. Jika perusahaan besar kita menjamin TKA ini terdaftar hanya di perusahaan kecil saja. Mengenai persoalan TKA ini kami meminta kerja sama masyarakat dari mulai RT, Kades hingga Camat, sebab keberadaan seorang warga asing harus diketahui oleh semua,” tukasnya. (dri)