Desak Oknum PNS Dinkes Dipecat

PNS

POJOKJABAR.id, SUKANUMI – Jam tugas ke luar kota diduga dimanfaatkan oknum PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk selingkuh. Kendati, Andi Yusuf (34) telah melaporkan oknum berinisial AW yang bertugas di bagian P2PL Dinkes Kota Sukabumi beserta istrinya sendiri, MS (34), ke Polsek Pacet, Cianjur dan Pemkot Sukabumi bulan lalu, namun hingga kini keduanya masih bekerja seperti biasa.

Padahal dirinya mengaku sudah melaporkan perselingkuhan antara istrinya dengan pegawai Dinkes Kota Sukabumi itu kepada Polsek Pacet. Bahkan, perselingkuhan itu tertangkap tangan oleh saya bersama empat anggota Polsek Pacet dan dua security di kamar nomor 1 villa tempat latihan Dinkes Cimacan, Cipanas, Puncak Cianjur, pada pukul 01.45 WIB, Jumat (31/7) lalu.

“Saat tiba di lokasi, saya terus memperhatikan dari kejauhan untuk memastikan kecurigaan yang selama ini terpendam. Hingga mereka datang pun saya terus menguntit dan mendekat. Hingga mendengar suara pemanasan bercinta,” ujarnya saat mendatangi Kantor Radar Sukabumi di Selabintana, rabu(26/8).


Bahkan ia menduga, perselingkuhan tersebut sudah berlangsung lama. Kecurigaan tersebut semakin kuat lantaran dirinya kerap menemukan komunikasi antara istrinya dengan AW melalui SMS dan telepon.

“Makanya saat latihan saya buntuti sampai ke villa tempat latihan. Terbukti mereka kepergok melakukan perselingkuhan,” tandas Andi yang merupakan warga Cikondang, Kecamatan Citamiang ini dengan nada lemah.

Tak hanya itu, akibat sakit hatinya, ia melaporkan kepada Inspektorat Kota Sukabumi. “Saya meminta Pak Walikota memecat oknum pegawai Dinkes bersama istri saya yang bertugas sebagai perawat di Puskesmas Pabuaran itu. Karena ini sudah menyangkut perselingkuhan,” tuntutnya.
Andi juga menerangkan, awalnya ia tidak akan melaporkan kejadian ini kepada pihak media. Namun, lantaran laporannya tidak mendapatkan tanggapan serius, ia mendatangi Kantor Radar Sukabumi.

Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi cukup serius menanggapi adanya laporan mengenai perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Namun saat ini pihaknya belum bisa memberikan sanksi, dikeluarkannya sanksi oleh pemerintah harus berdasarkan keputusan dari pengadilan negeri. “Setelah dia terbukti salah dengan adanya putusan pengadilan maka kita akan berikan sanksi tegas,” ujarnya.

Ditanya mengenai sanksi yang diberikan oleh pihak pemerintah, lanjut Fahmi, sanksinya sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Sekali lagi Fahmi menekankan akan memberikan sanksi jika sudah terbukti salah. “Sanksi terberatnya bisa kita berhentikan,” pungkasnya. (lan/bal/t)