Perangkat Desa Ikuti Bimtek ADD

DIKELUHKAN : Puluhan kades mengikuti bimtek membahas materi 'Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten Cianjur.

Ilustrasi

POJOKJABAR.id, SUKABUMI-Sebanyak 60 orang lebih perangkat desa dari Kecamatan, Cisaat dan Gunung-guruh mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) perundang-undangan tentang Desa serta penggunaan alokasi dana desa (ADD) serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD, di aula Balai Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat, Rabu (19/8/2015).

Kegiatan yang diselenggarakan BPMPD Kabupaten Sukabumi, diikuti peserta yang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Sukabumi, Yudi Mulyadi mengatakan, besaran ADD tahun 2015 sangat signifi kan dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu besaran ADD disekitaran Rp100 juta -Rp250 juta. Sedangkan di tahun 2015 besaran anggaran ADD diangka Rp800 juta sampai Rp900 juta.

“Anggaran ADD Tahun 2015 cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,”ungkapnya.

Melalui anggaran yang besar, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dalam merealisasikan semua program yang bersumber dari ADD. Maka dari itu, Bimtek ini dilaksanakan untuk peningkatan SDM perangkat desa. Disamping itu, Bimtek ini instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan adanya surat keputusan Bupati Sukabumi untuk lebih bisa memahami tentang penyaluran ADD yang tepat dan benar.

“Pemerintah memberikan intruksi untuk meningkatkan SDM perangkat desa dalam merealisasikan serta melaksanakan program yang bersumber dari ADD. Maka sangat dibutuhkan keseriusan serta peningkatan pemaha-man dari seluruh perangkat desa, terutama para Kades dan Sekdes agar benar-benar me-mahami tentang mekanisme pengelolaan ADD sehingga tidak ada kesalahan dalam mengelolanya, “tutur Yudi.

Yudi menegaskan, semua perangkat desa wajib membaca tentang regulasi yang ada karena itu merupakan satu-satunya payung hukum bagi pengelolaan ADD tersebut.

“Jangan sekali-kali menafsirkan regulasi yang ada secara absur semuanya harus secara pasti. Yang bisa bantu kita adalah undang-undang (UU) atau regulasi yang ada. Kita harus taat azas serta perundang-undangan yang berlaku. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, “tegasnya.

Sementara itu, Camat Cisaat, Aep Saepulloh mengatakan, ADD merupakan implementasi dari salah satu Nawacita Undang-undang tentang desa yang dimana pembangunan negara harus dimulai dari desa dan untuk Desa.

Menurut dia, Bimtek tentang peningkatan pemahaman ter-hadap perundang-undangan serta penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD)dilaksanakan agar dalam merealisasikan serta menyalurkan dan mempergunakan ADD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Realisasikan program ADD baik yang ber-sumber dari APBN maupun APBD bisa dilaksanakan secara terarah dan benar untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat Desa, “tukasnya. (cr5/dep)

Feeds