Lumpur Sungai Cipiring Siap Dites BLH

KESAL: Seorang warga, Jerry (53) menunjukkan kondisi Sungai Cipiring yang tercemar limbah pengolahan emas di Kampung Curuguncal RT 5/5, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
KESAL: Seorang warga, Jerry (53) menunjukkan kondisi Sungai Cipiring yang tercemar limbah pengolahan emas di Kampung Curuguncal RT 5/5, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
KESAL: Seorang warga, Jerry (53) menunjukkan kondisi Sungai Cipiring yang tercemar limbah pengolahan emas di Kampung Curuguncal RT 5/5, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

POJOKJABR.id, SUKABUMI – Pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Cipiring, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan hingga kini belum mendapatkan penanganan. Padahal, warga Desa Cihaur terus meminta penanganan serius dari pemerintah. Lantaran pengolahan lumpur limbah emas tersebut menggunakan zat berbahaya berupa mercury atau cianida yang akan berdampak negatif bagi kesehatan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukabumi, Daden Gunawan mengaku, pihaknya sempat mengalami kesulitan untuk memberikan pengertian kepada para pengolah limbah tersebut. Lantaran sebelumnya, Daden mengaku kerap melakukan sosialisasi turun ke lapangan dalam menangani persoalan pencema-ran lingkungan akibat bahan cianida. Terlebih, yang menjadi tameng masyarakat adalah urusan perut.

“Kita menyampaikan beberapa bahaya penggunaan mercury atau cianida, mereka malah meminta kami melihat ke lapangan apa dampak kerusakannya. Bahkan warga mengaku akan mencari rezeki apa kalau tidak mengolah limbah itu,” jelas Daden.

Makanya Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, masih kata Daden, melakukan rapat ber-sama dinas-dinas dalam upaya penanganan dan antisipasi kerusakan lingkungan dampak dari penambang liar dan peng-gunaan zat berbahaya.


Namun, rapat tersebut belum membuahkan hasil lantaran hingga kini para pengolah limbah itu tetap masih meng-gunakan zat berbahaya.

“Memang limbah yang mengandung cianida itu tidak berdampak langsung, tetapi dengan jarak sepuluh sampai 20 tahun akan berdampak kepada syaraf. Bahkan bisa menimbulkan kejang-kejang. Apalagi kalau air tersebut benar-benar dikonsumsi warga. Kalau mercury jelas jika kontak langsung akan berdam-pak langsung juga,” bebernya.

Ia juga mengaku, pihaknya akan mengambil lumpur yang mengendap di dalam sungai tersebut untuk diperiksa di laboratorium. Hingga kini, pihaknya belum memiliki alat laboratorium. Namun pemeriksaan zat berbahaya itu akan dilakukan di Bogor.

“Kita akan upayakan untuk memeriksakan di laboratorium Bogor. Memang agak sulit, karena zat itu jika dingin atau hujan zat yang tercampur di dalam lumpur sungai akan mengendap. Sedangkan jika kepanasan akan menguap,” tambahnya.

Makanya, pihaknya juga sudah memikirkan bahan pengolah sebagai pengganti zat cianida atau mercury. Daden juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Memang kami merasa kesulitan karena yang mengolah itu masing-masing masyarakat bukan perusahaan. Kami ber-harap semua institusi yang berkaitan dengan lingkungan, baik satpol PP, kepolisian dan dinas lain agar bersama-sama melakukan tindakan tegas namun solutif,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Mansurudin mengaku ikut prihatin dengan adanya pence-maran lingkungan yang terjadi di Sungai Cipiring, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan.

“Pencemaran sungai itu jangan dibiarkan lama-lama. Karena lambat laun bahaya mercury yang dihasilkan dari pengolahan emas akan mem-bahayakan kesehatan warga di lingkungan sungai tersebut.

“Mercury itu sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Terlebih air tersebut biasa dikonsumsi oleh warga sekitar,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak agar pemerintah daerah dan dinas terkait untuk segera menangani persoalan tersebut. Menurutnya, selain kesehatan masyarakat yang terancam, juga kerusakan alam pun akan terus rusak.

“Itu harus disegerakan, pemerintah secepatnya turun tangan agar kerusakan tak melebar lebih jauh lagi,” harapnya.

Kendati ketegasan pemerintah akan berdampak kepada penghasilan warga sebagai pengolah limbah, namun dirinya tidak peduli lantaran pengolahan limbah tersebut harus melihat dampak negatif kepada lingkungan dan orang banyak.

“Meskipun itu hak mereka namun tetap harus menghargai orang lain serta harus sesuai aturan. Jangan sampai keuntungan pribadi bisa merugikan orang lain, sehingga nantinya semua pihak merasa dihargai,” tukasnya. (cr3/ryl/dep)