Pemkot Klaim Tak Persulit RS Pelita Rakyat

BARANG BUKTI: Penyidik Kejari Sukabumi mengamankan dokumen -dokumen saat penggeledahan di Kantor Kohippi Jalan Karamat No.76 RT 005/004, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh

BARANG BUKTI: Penyidik Kejari Sukabumi mengamankan dokumen-dokumen saat penggeledahan di Kantor Kohippi Jalan Karamat No.76 RT 005/004, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh.

POJOKJABAR.id, SUKABUMI – Persoalan Rumah Sakit (RS) Pelita Rakyat Sukabumi di Jalan Palabuhan II, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi yang tak mendapatkan perpanjangan perizinan dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, ditanggapi Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Menurutnya, Pemkot selama ini selalu kooperatif pada persoalan pelayanan, apalagi perizinan seperti itu. “Asal semuanya dilengkapi dengan baik, dan kita tak mempersulit,” ungkap Achmad Fahmi kepada Radar Sukabumi, kamis (30/7).

Atas kejadian tersebut, dirinya berjanji akan memastikan terlebih dahulu kepada dinas yang bersangkutan, apakah kelengkapan untuk perpanjangan perizinan RS itu sudah lengkap atau belum.

“Saya baru mau panggil kepala dinas, untuk membicarakan persoalan tersebut. Saya ingin tanyakan kepada dinas yang bersangkutan dulu, terkait persyaratannya serta kelengkapan RS tersebut,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hal itu terjadi lantaran RS Pelita Rakyat milik Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning itu merasa dipermainkan soal perpanjangan izin RS yang menggratiskan pembayaran kepada para pasien itu.

“Seperti ini kondisi RS Pelita Rakyat, kami tak lagi beroperasi resmi pada Rabu (29/7). Penyebabnya di perizinan, padahal kami terus menerus melengkapi segala yang diminta oleh Pemkot Sukabumi. Namun tetap saja ada alasan masih kurang ini itu,” ungkap pendiri RS Pelita Rakyat Sukabumi, Ribka Tjiptaning kepada Radar Sukabumi, beberapa hari lalu.

Padahal menurutnya, dari segi aspek fasilitas, RS Pelita Rakyat Sukabumi sangat memadai. Untuk tempat tidur pasien tersedia sebanyak 60 unit, yang terbagi di empat ruangan besar. Serta adanya dokter umum, yang selalu berjaga 24 jam. Seluruh pegawai yang bekerja di RS ini sebanyak 36 orang.

“Selain tak dapat melayani pasien, kami pun terpaksa merumahkan karyawan yang bekerja di sini. Lalu obatnya kami sumbangkan ke rumah sakit dan puskesmas lain,”ungkapnya.

Ribka pun mengaku tak paham apa yang menyebabkan izin RS-nya itu selalu dianggap kurang.

“Kami tak paham penyebab izin RS ini selalu dianggap kurang, soal sentimen politik mungkin bisa terjadi. Tetapi yang harus diketahui RS ini tak mencari keuntungan, dan seluruh pembiayaan pun ditanggung oleh saya,” bebernya. (cr3/t)

 

Feeds