RS Pelita Sukabumi Tak Diizinkan Beroperasi

MASALAH IZIN: Tak nampak aktivitas apapun di RS Pelita Rakyat Sukabumi ini. RS ini tak lagi beroperasi sebab tak mendapatkan perpanjangan izin dari Pemkot Sukabumi.

MASALAH IZIN: Tak nampak aktivitas apapun di RS Pelita Rakyat Sukabumi ini. RS ini tak lagi beroperasi
sebab tak mendapatkan perpanjangan izin dari Pemkot Sukabumi.

POJOKJABAR.id, SUKABUMI – Rumah Sakit (RS) Pelita Rakyat Sukabumi di Jalan Palabuhan II, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi kini tak lagi dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik berobat atau pemeriksaan.

Hal ini terjadi lantaran, izin RS tanpa kelas yang dibangun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mendapatkan perpanjangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.

“Seperti ini kondisi RS, kami tak lagi beroperasi resmi pada hari ini (kemarin,red). Penyebabnya di perizinan, padahal kami terus menerus melengkapi segala yang diminta oleh Pemkot Sukabumi. Namun tetap saja ada alasan masih kurang ini itu,”ungkap pendiri RS Pelita Rakyat Sukabumi, Ribka Tjiptaning kepada Radar Sukabumi, rabu (29/7).

Padahal menurut dia, setiap hari banyak masyarakat yang datang untuk berobat lantaran di RS ini tak memungut bayaran alias gratis kepada pasiennya. Sehingga dari awal dibangun pada 2011 lalu hingga kini jumlah pasien terus meningkat. Tapi sayang, RS ini hanya bisa beroperasi setelah layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) tutup, sebab izin yang digunakan bersifat sementara saja.

“Kami tak pernah memungut biaya sepeser pun dari pasien, parkir pun gratis. Hal tersebut tak menjadi masalah, sebab tujuan RS ini untuk masyarakat.
Belum lama beroperasi, RS ini harus buka setelah puskemas tutup, meski begitu kami tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Tapi saat ini pelayanan dihentikan, karena masalah perizinan,”kesalnya.

Perempuan yang juga Ketua Komisi IX DPR RI itu menuturkan, dari segi aspek fasilitas, RS Pelita Rakyat Sukabumi sangat memadai. Untuk tempat tidur pasien tersedia sebanyak 60 unit, yang terbagi di empat ruangan besar. Serta adanya dokter umum, yang selalu berjaga 24 jam. Seluruh pegawai yang bekerja di RS ini sebanyak 36 orang.

“Selain tak dapat melayani pasien, kami pun terpaksa merumahkan karyawan yang bekerja di sini. Lalu obatnya kami sumbangkan ke rumah sakit dan puskesman lain,”ungkapnya.

Ribka pun mengaku tak paham apa yang menyebabkan izin RS-nya itu selalu dianggap kurang.

“Kami tak paham penyebab izin RS ini selalu dianggap kurang, soal sentimen politik mungkin bisa terjadi. Tetapi yang harus diketahui RS ini tak mencari keuntungan, dan seluruh pembiayaan pun ditanggung oleh saya,” bebernya.

Meski demikian, bangunan RS tetap dapat digunakan. Ke depan, RS ini akan dirubah statusnya menjadi RS tempat cuci darah. Bahkan, bangunan akan difungsikan menjadi tempat penampungan anak, dan kegiatan sosial lainya.

“Kami ingin bangunan ini mempunyai fungsi untuk apa saja, yang terpenting sosial,” tukasnya.

Sementara itu,saat dikonfi rmasi Radar Sukabumi kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hanafi e Zain belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Ia mengatakan, masih berada di luar kota untuk menghadiri kegiatan.

“Saya masih di luar kota menghadiri kegiatan rakor,” singkat Hanafi e melalui pesan Short Message Service (SMS).Begitu juga dengan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. Beberapa kali dicoba dihubungi untuk dikonfi rmasi terkait berita ini, keduanya belum memberikan respon.(dri/nur)

Feeds