KPP Pratama Kejar Target Pajak

RAMAH: Kepala KPP Pratama Sukabumi, Siswana Sudjana turun langsung melayani para WP sambil menanyakan keluhan mereka untuk segera dicarikan solusi bersama di ruang layanan KPP Pratama Sukabumi, Senin  (27/7/2015).

RAMAH: Kepala KPP Pratama Sukabumi, Siswana Sudjana turun langsung melayani para WP sambil menanyakan keluhan mereka untuk segera dicarikan solusi bersama di ruang layanan KPP Pratama Sukabumi, Senin (27/7/2015).

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi tahun anggaran 2015, ditargetkan akan tumbuh 49.87 persen di atas realisasi penerimaan pajak tahun lalu.

Itu dimungkinkan, apalagi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 29 April lalu telah mencanangkan tahun 2015 ini sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (WP).

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/ PMK.03/2015, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pembetulan SPT dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Itu semua menjadi salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan atau PPh, sehingga kondisi itu diperkirakan dapat mendorong penerimaan seluruh jenis pajak.

“Target penerimaan KPP Pratama Sukabumi tahun ini sebesar Rp 1,108 triliun, atau tumbuh sebesar 49.87 persen bila dibanding denganrealisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 759,255 miliar,” tutur Kepala KPP Pratama Sukabumi, Siswana Sudjana, kepada Radar Sukabumi (group pojoksatu.id).

Ditegaskan pria ramah ini, berdasarkan data penerimaan pajak yang bersumber dari aplikasi kinerja penerimaan sampai 30 Juni 2015, penerimaan kantor yang berlokasi di Jalan R. E. Martadinata No.1 Kota Sukabumi itu sebesar Rp 383.739 miliar, atau capaiannya sebesar 34,62 persen.

Padahal, selama enam bulan capaian seharusnya 50 persen, dengan pertumbuhan 22,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 312.399 miliar.

Memperhatikan tingkat pencapaian/ pertumbuhan penerimaan yang masih rendah, dan dalam rangka pengamanan penerimaan tahun 2015 ini, pihaknya makin getol melakukan berbagai langkah antisipasi di antaranya pengawasan penerimaan rutin tahun 2015.

“Caranya dengan meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa, melalui aplikasi yang kami miliki. Tentunya, aplikasi kami selalu update dengan data MPN,” terangnya.

Tak hanya itu, pengawasan kegiatan ekstra effort juga dilakukan oleh seksi intensifikasi, dan ekstensifikasi. Serta fasilitas penghapusan sanksi pajak, dan implementasi aplikasi e-Faktur.

“Kami mengimbau kepada para WP untuk memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang dicanangkan langsung Pak Presiden Jokowi, dan kebijakan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 dengan sebaik mungkin,” ajak Siswana.

Lalu bagaimana caranya? Siswana yang selalu tampil kalem itu menjelaskan, untuk dapat memanfaatkan kebijakan tersebut WP harus menyampaikan atau membetulkan SPT masa Desember 2014 dan sebelumnya, maupun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, serta melunasi jumlah pajak yang tercantum dalam SPT tersebut, dan melaksanakannya pada tahun ini.

“Terhadap sanksi administrasi baik bunga maupun denda, yang dikenakan kepada WP sebagai akibat dari pelaksanaan penyampaian atau pembetulan SPT serta pelunasan jumlah pajak dalam SPT tersebut, akan diberikan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,” tegasnya lagi.

Sebab, saat ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak telah bekerja sama dengan lebih dari 500 instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya, untuk menyampaikan data WP terkait dengan perpajakan.

“Kerja sama tersebut dilandasi atas kesepahaman bersama, untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ulasnya.

Oleh karenanya, Dirjen Pajak juga menghimbau kepada WP agar dapat segera memanfaatkan kesempatan penghapusan sanksi administrasi pajak ini, hingga 31 Desember 2015.

“Segera manfaatkan kesempatan ini, WP dapat menghubungi KPP terdekat, atau ke Kring Pajak 1 500 200 untuk memperoleh informasi lebih lanjut,” terangnya.

Di samping fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, mulai 1 Juli 2015 Dirjen Pajak telah memberlakukan sistem aplikasi faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) yang diwajibkan bagi semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP di Pulau Jawa dan Bali.

(radarsukabumi/sri)

Feeds