Pemkab Didesak Bongkar Pungli GSI

Ilustrasi Pungli

Ilustrasi Pungli

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Dugaan praktik pungutan liar di PT Gold Star Indonesia (GSI) Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar nampaknya semakin akut. Pemerintah desa pun berharap pihak Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dan kepolisian turun tangan membuktikan praktik pungutan liar (pungli) tersebut dan segera memprosesnya secara hukum.

Kades Bojongraharja, Sudarmat mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menemukan pelaku dari praktik pungli bagi masyarakat yang hendak bekerja di PT GSI. Pasalnya, untuk menyelidiki pelaku pungli itu bukanlah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah tingkat desa.

“Kami juga mendengar informasi (pungli, red) itu. Tapi kami tidak tahu pelakunya siapa,” ujar Sudarmat kepada Radar Sukabumi (Grup Pojoksatu.id), kemarin
(12/5).

Ia menambahkan, informasi dugaan adanya pungli itu dirasa telah merugikan nama baik pemerintah desa dan masyarakat lingkungan sekitar pabrik. Supaya terungkap dan memastikan kebenarannya, pihaknya berharap Disnakertrans turun tangan dan tegas melakukan tindakan.

“Disnakertrans tentunya harus turun tangan untuk menyelidiki persoalan ini. Jangan sampai terus-terusan menjadi bola liar,” terangnya.

Jika hasil penyelidikan tersebut ditemukan pelaku disertai dengan barang buktinya, lanjut Sudarmat, pelaku harus diproses secara hukum. Pasalnya, selain sudah dik-lasifikasikan sebagai tindak pidana praktik pungli, juga telah membuat opini negatif terhadap lingkungan sekitar pabrik.

“Bahkan, kalau dari bukti yang ada ditemukan warga saya, harus juga diproses se-cara hukum. Karena pungli ini tentunya tidak dibenarkan,” tegasnya.

Terkait dengan sidak yang dilakukan Disnakertrans dan anggota DPRD dari Komisi IV, masih kata Sudarmat, dinilai tidak efektif. Pasalnya, diduga sidak yang dilaksanakan belum lama itu telah bocor kepada pihak perusahaan.

“Masa mau sidak meng-hubungi dulu, itu sama saja bukan sidak namanya. Siapa yang memberi tahunya, Wallahu Alam saya tidak tahu,” akunya.

Kendati demikian, Sudarmat berharap Disnakertrans Kabupaten Sukabumi bisa lebih serius menanggapi persoalan dugaan praktik pungli di pe-rusahaan yang memproduksi sepatu ini. Selain sudah meresahkan warga sekitar, juga kasihan kepada masyarakat yang hendak bekerja.

“Kepada perusahaan dan Disnakertrans supaya duduk bersama membahas sistem perekrutan tenaga kerja yang lebih baik lagi. Kami ingin segera mengetahui siapa pelaku pungli ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS), Bambang Rudiansyah menilai, pihak Pemkab Sukabumi dalam hal ini Disnakertrans terkesan tutup mata. Padahal, jika benar-benar mereka menghendaki praktik ini terbongkar, tentunya tidak akan sulit.

“Masih mengguritanya pungli ini lantaran Disnakertrans tidak serius menanggapi persoalan ini. Kami yakin, selaku orang pemerintah yang cerdas, persoalan ini segera terungkap,” timpalnya.

Dengan sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu dan diduga bocor itu, Bambang menilai ada oknum pegawai Disnakertrans yang bermain. Karena, tidak mungkin pihak manajemen GSI mengetahui akan datang pejabat pemerintah dari Disnakertrans dan
anggota legislatif.

“Kalau tidak ada oknum yang bermain, mana mungkin mereka mengetahui. Ini tuh disebut sidak, bukan kunjungan. Masa orang cerdas tidak bisa membedakan antara sidak dan kunjungan,” geramnya.

Diakui Bambang, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini jumlah nominal supaya bisa masuk GSI semakin menggila. Bayangkan saja, satu calon karyawan diminta uang sebesar Rp 1 juta hingga Rp 7 juta. Kenyataan ini menurut Bambang karena Pemkab Sukabumi lamban dan pasif menanggapi persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ini bukti lemahnya kinerja Pemerintah. Mereka itu butuh pekerjaan karena butuh uang, bukan harus mengeluarkan uang. Pemkab jangan tutup mata dan hanya diam menunggu laporan saja, kasihan masyarakat,” singkatnya dengan nada kesal.

Di tempat terpisah, Kadisnakertrans Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim membantah kedatangan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu itu merupakan agenda sidak. Menurut Aam, kedatangan para anggota legislatif itu merupakan kunjungan kerja yang sudah diagendakan sebelumnya.

“Itu bukan sidak, tapi kun-jungan kerja. Namanya kunjungan kerja pasti sebelumnya akan ada pemberitahuan dulu beda dengan sidak,” kilah Aam.

Dikatakan Aam, kedatangan para anggota DPRD belum lama ini, lantaran selaku mitra kerja mereka untuk mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan oleh pihak perusahaan, termasuk dengan perekrutan calon karyawan.

“Kalau Sidak tidak mungkin ada pemberitahuan, sekali lagi kami tegaskan bahwa kemarin itu adalah kunjungan kerja selaku mitra kerja. Bahkan, kunjungan ke-marin itu tidak hanya ke GSI, melainkan juga ke pabrik lainnya seperti Pocari,” tandasnya.(ren/dep)

Feeds