DPRD Soroti Proyek SCG

Proyek SCG

Proyek SCG

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Pengabaian aspirasi warga sekitar proyek pembangunan Siam Cement Group (SCG) di Kecamatan Gunungguruh mendapat sorotan dari wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemkab Sukabumi untuk melakukan evaluasi atas keberadaan perusahaan milik warga Thailand itu.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Dasep Zainal Abidin mengatakan, Pemkab Sukabumi tidak boleh pasif menyikapi persoalan yang dialami warga sekitar perusahaan SCG. Pasalnya, prioritas dampak positif dari keberadaan suatu perusahaan harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

“Jika hasil evaluasi itu lebih condong madarat, lebih baik jangan diteruskan pembangunannya. Karena yang harus menjadi azas berdirinya perusahaan adalah manfaat bagi masyarakat,” ujar Ade Dasep kepada Radar Sukabumi (Grup Pojoksatu.id), kemarin (5/5).

Menurut Ade, jika keberadaan perusahaan di Sukabumi dapat memberikan manfaat baik kepada daerah maupun masyarakat, maka tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak. Baik dukungan dari masyarakat maupun pemerintah. Namun, jika condong merugikan lebih baik ditutup.

“Kalau sekiranya merugikan, tentunya jangan diteruskan. Dalam persoalan ini kami berharap Pemda menyelesaikan secara tuntas tentang warga yang keberatan atau aspirasinya belum didengar,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, dalam persoalan aspirasi warga yang belum didengar, secara moral Bupati Sukabumi harus bertanggung jawab. Pasalnya, berdirinya suatu perusahaan mendasar pada izin yang dikeluarkan Pemda melalui Bupati Sukabumi.
“Secara moral, ini Pak Bupati harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan warga. Berikan penjelasan yang baik supaya mereka paham dan aspirasi atau keberatan warga terselesaikan,” tegasnya seraya berharap.

Dibenarkan Ade, sebelum menyelesaikan keberatan di lingkungan sekitar perusahaan, terlebih dahulu pihak perusahaan harus menyelesaikannya secara totalitas. Sehingga, tidak ada lagi warga yang mempersoalkan keberadaan perusahaan tersebut.

“Intinya, Pemda dan pihak perusahaan harus mengajak seluruh warga yang ada di sekitar proyek untuk duduk bersama. Kalau ini sudah dilakukan, kami yakini semua akan selesai,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sukabumi, Elan Suparlan menambahkan, dalam persoalan ini, warga sekitar tidak hanya berbicara masalah aspirasi, melainkan sudah pada hak warga sekitar. Pasalnya, suatu perusahaan memiliki tanggung jawab secara lingkungan kepada warga sekitar.

“Ini bukan aspirasi lagi, melainkan hak warga. Kami pandang, ini perlu segera diselesaikan,” timpalnya.

Dengan adanya persoalan di lingkungan masyarakat, Elan juga mempertanyakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena, untuk memiliki izin harus mendasar pada surat persetujuan warga sekitar. Hal itu lantaran yang akan mendapat dampaknya adalah warga setempat.

“Persetujuan lingkungan dari warga setempat harus ada dalam bentuk dokumennya. Kalau proyek ini dipermasalahkan, tentu harus kita pertanyakan dasar dikeluarkannya izin dari pemerintah tersebut. Bahkan, izin keberadaan perusahaan bisa cacat,” bebernya.

Namun demikian, Elan menilai, munculnya persoalan saat proyek perusahaan sudah berjalan lantaran ada yang salah saat melakukan sosialisasi. Kemungkinan, pihak perusahaan dan aparat desa hingga kedinasan saat bersosialisasi kepada warga ada yang kurang tepat.

“Kami menyarankan Pemda melakukan evaluasi dalam hal sosialisasi. Mungkin saja saat sosialisasi dulu ada yang kurang tepat sehingga muncul persoalan seperti sekarang. Pak Bupati yang bertanggung jawab secara kewilayahan harus segera melakukan evaluasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kita yakini, tujuan adanya perusahaan ini baik untuk semua pihak,” singkatnya. (ren/dep)

Feeds

Ngelem

Miris, Masih SD Sudah Ngelem

Tiga bocah yang masih berstatus pelajar salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Cugenang, tertangkap basah sedang asyik menggelar pesta …