PN Nilai Perda Mihol Lemah

Miras
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol (mihol), mulai dipertanyakan. Pasalnya, regulasi aturan tersebut tak sesuai dengan harapan awal yakni memberikan efek jera dan men-zero-kan alkohol di Kota Sukabumi.

Sebelumnya sudah diberitakan, ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Sukabumi mengadakan audiensi dengan Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi terkait sanksi yang tak memberikan efek jera terhadap pengedar mihol. Wakil Ketua PN Sukabumi, Yus Enidar mengatakan ada beberapa koreksi yang menurutnya membuat aturan tersebut terkesan tumpul.

Salah satunya, tidak ada aturan bagi para pelaku yang menyimpan itu untuk diberikan sanksi dituangkan dalam perda tersebut. “Bahasa hukum menyimpan itu harusnya ada dalam perda, karena beberapa kasus yang terjadi ke belakang para pelaku minuman keras (miras) mengelak dengan dalih cuma menyimpan, tidak memproduksi atau meracik mihol seperti yang tertuang dalam perda,” ujarnya

Tak hanya itu, perda yang dinilai rapuh itupun ternyata tak bisa menjerat para pelaku untuk jera, dikarenakan denda dan hukuman kurungan tidak terlihat berat. FPI pun berencana melayangkan pengajuan agar perda (Nomor 1 Tahun 2014) tersebut direvisi. “Kalau perdanya cuma gitu, itu tidak bisa membuat jera para pelaku miras yang sangat membahayakan umat,” ujar Ketua DPW FPI Kota Sukabumi, Faturrahman.


Sebelumnya, DPW FPI Kota Sukabumi mencium adanya dugaan oknum pegawai Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi melakukan jual beli hukum kepada para tersangka miras. Hal tersebut terkuak setelah ormas yang identik dengan pakaian putih-putih itu melakukan audiensi dengan sejumlah pegawai PN Sukabumi, Kamis (23/4).

Tak hanya itu, FPI juga mendesak PN untuk mendindak tegas para penjual, pemakai, pengedar narkoba dan miras yang saat ini dinilai masih lemah hukuman bagi mereka. (Cr7/dep)