PGRI Tolak Pengembalian TPG

Ilustrasi Guru
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Ketua Persatuan Guru Republik Indoensia (PGRI) Kota Sukabumi, Dudung Koswara menolak keras kebijakan pemerintah soal pengembalian Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Kebijakan tersebut dinilai tidak manusiawi lantaran dalam petunjuk teknis (Juknis) aturan itu menyebutkan guru sakit, guru berangkat haji atau umrah dan guru berkeperluan dinas lebih dari tiga hari harus mengembalikan TPG karena tidak memenuhi standarisasi waktu jam pembelajaran di kelas.

“Jelas ini meresahkan para guru dan kami meminta pemerintah untuk merevisi ulang aturan ini,” tegas Dudung kepada Radar Sukabumi (Grup Pojoksatu.id), kemarin (22/4).
Menurutnya, sebagai aparatur negara seharusnya guru mendapatkan jaminan kesehatan bukan sebaliknya. Sebab sambung dia, sehat itu bukan rekayasa manusia tetapi kehendak yang maha kuasa.
“Guru buka Firaun yang tidak pernah sakit,” lantangnya.

Tidak hanya itu, Dudung menegaskan, guru umrah dan berangkat haji pun idealnya didukung pemerintah, namun dengan catatan satu kali pemberangkatan dan hal ini bisa ditarik nilai positifnya guna memberikan pemahaman sprititual guru yang bersangkutan.


“Guru mata pelajaran agama akan lebih memahami bagaimana menerangkan Mekah jika mereka sudah merasakan ke sana,” kata pria berkacamata ini. Aturan yang dikeluarkan pemerintah itu jangan sampai bertabrakan dengan norma-norma yang sudah digariskan tuhan. Sehingga menimbulkan anggapan negatif dari para guru.
“Sakit Sunnatullah pergi haji umrah juga Sunnatullah. Kalau bertabrakan, aturan macam apa ini,” kesalnya.

Tidak hanya itu, diterangkan Dudung aturan pengembalian TPG ini bersebrangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008. Untuk itu dalam waktu dekat ini Ia bersama para guru yang tergabung dalam PGRI Kota Sukabumi akan melakukan audiensi ke PGRI Pusat dan Kementerian Pendidikan guna meminta revisi aturan tersebut. Diharapkan dalam audiensi itu ada jalan keluar yang menguntungkan para guru sebagai abdi negara.

“Kita berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa dievaluasi dan direvisi,” pungkasnya. (why/dep)