Penambangan Rakyat Pajampangan Dilematis

PENAMBANGAN: Aktivitas penambangan batu kapur di Kampung Sindang Lengo, Desa Klapanunggal, dikeluhkan warga setempat karena mencemari lingkungan. Warga mendesak pemerintah segera bertindak.

Ilustrasi penambangan

POJOKSATU.id, SUAKABUMI – Potensi tambang di Kabupaten Sukabumi khususnya daerah Pejampangan cukup melimpah, dari mulai tambang emas, galena, batu akik dan pasir besi. Hanya saja, untuk penggalian potensi tambang itu masyarakat senantiasa berbenturan dengan berbagai masalah. Padahal, mereka benar-benar membutuhkan penghidupan agar dapurnya tetap mengepul.

Dari mulai masalah terkait lahan tambang, minimnya fasilitas pendukung dalan keselamatan kerja, bahkan hingga masalah hukum untuk mengurus perizinan.

Termasuk, kadar permasalahan yang dinilai tertinggi dihadapi oleh para penambang rakyat, seperti yang dirasakan masyarakat penambang di Desa Cihaur Kecamatan Simpenan adalah permasalahan lahan yang hampir 80 persen dari luas lahannya di Hak Guna Usaha (HGU)-nya dikuasai oleh PT Perkebunan Bojong Asih.

Kepala Desa Cihaur, Tedi Budiana mengatakan, permasalahan penambang yang dirasakan warganya memang tak henti-henti. Akan tetapi, pihaknya mengaku mengambil langkah terbaik dalam penyelesaiannya, termasuk pertemuan pembahasan penambang sebagai pelaku Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS) dengan PT Perkebunan Bojong Asih.

“Salah satu solusi yang terbaik kita mengadakan musyawarah bersama untuk membahas bentuk perizinan yang diharapkan dapat mencapai penyelesaian,” ujarnya usai rapat di Gedung Kantor Desa Cihaur, kemarin (22/4).

Tedi menjelaskan, sebagian besar warganya tersebut mengharapkan selalu melakukan aktivitas penambangan seperti biasa, meski belum mengantongi izin. Lantaran, warga mengaku dalam proses mengurus izin tersebut hanya janji belaka,” katanya.

Sedangkan pihak PT Perkebunan Bojong Asih mengharapkan selagi proses pengurusan izin, warga tidak melakukan penambangan terlebih dahulu, sebelum selesai hingga mengantongi izin di titik tambang masing-masing.

“Nah dari permasalahan inilah titik awalnya, akan tetapi dari pertemuan tadi sudah ada kesepakatan warga siap tidak melakukan penambangan sebelum izin ada. Sebaliknya, warga pun mengharapkan agar pihak perkebunan dapat menyelesaikan secepatnya,” imbuh Tedi.

Sementara itu, Ketua KTRS, Yustendi menambahkan, sebagai pihak penambang kini sedang dirintis dan dalam pertemuan tersebut. Ia bersama anggotanya memohon kepada pihak PT Perkebunan Bojong Asih di blok Cipeuw dan Legokawi dengan luas sekitar 25 hektare untuk dapat mengurus secepatnya. Termasuk adanya jalinan kemitraan yang membangun.

“Kami sebagai pihak koperasi dan masyarakat tambang menyetujui kerja sama dengan PT Bojong Asih,” tambahnya.

Perwakilan PT Perkebunan Bojong Asih, Jhon mengatakan, pertemuan tersebut memang diakui sebagai landasan awal dari kemitraan bersama. Termasuk, harapannya terkait penambang siap mengosongkan lahan tambang dalam waktu pengurusan izin. Menjaga keamanan dan ketertiban bersama antara kedua pihak.

“Sebuah kesimpulan kemitraan untuk dapat membangun bersama-sama,” harapnya. (Lan/dep)

Feeds