KPUD Persulit Proses Seleksi KPPS

ilustrasi

ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI– Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi menegaskan akan mempersulit proses seleksi panitia Pilkada khususnya untuk anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang diturunkan oleh KPU pusat. Terbatasnya SDM yang ideal di tingkat RT dan RW menjadi satu alasan untuk perekrutan KPPS di persulit, soalnya KPPS merupakan panitia yang ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Memang saat launcing di KPU pusat pada Jumat lalu banyak yang mempertanyakan tentang ketentuan PKPU terbaru, yang menyatakan masyarakat yang pernah menjadi KPPS, PPS, dan PPK selama dua periode Pilkada tidak diperbolehkan lagi menjadi PPS. Terlebih untuk KPPS karena harus mencari masyarakat di tingkat RT dan RW yang berminat,”ungkap Dede saat dihubungi Radar Sukabumi (Grup Pojoksatu.id), kemarin (22/4).
Tak hanya Ia mengungkapkan, aturan ini memang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum seperti Pileg dan Pilpres. Dimana anggotanya merupakan orang-orang yang sudah biasa berkecimpung menjadi panitia. Meski demikian KPUD tak bisa mempertanyakan alasan dan tujuan dari aturan tersebut sebab ketentuan ini merupakan hasil dari KPU pusat dan DPR RI Komisi II.

“Kami hanya sebagai pelaksana sehingga tak tahu apa alasannya, hal ini bisa ditanyakan kepada KPU pusat dan DPR RI. Tetapi untuk perekrutan anggota PPK,PPS dan KPPS ini sedang didiskusikan dan berharap ada hasil yang terbaik karena diakui panitia yang sudah sering menjadi panitia dalam pemilu sudah tahu mengenai tata tertib administrasi,” ungkapnya.

Dede berharap, keadaan ini tak menjadi penghalang serta menganggu proses Pilkada. Adapun upaya untuk perekrutan panitia KPPS, KPUD terus berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades), Lurah dan BPD untuk membantu mengajukan warganya yang benar-benar siap dan berminat menjadi panitia. “KPPS itu berjumlah tujuh orang di setiap TPS, dan di Kabupaten Sukabumi pada Pilkada nanti ada 4094 TPS. Untuk jumlahnya kalikan saja,” tukasnya.

Sementara itu, saat ditanya soal alat peraga kampanye (APK) bakal calon bupati dan wakil bupati 2015-2020 dipaku pada pohon-pohon si sepanjang jalan Raya Kabupaten Sukabumi dirinya menjelaskan, saat ini meski tahapan Pilkada saat ini sudah dimulai, namun Peraturan PKPU kampanye belum disahkan.

“Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kampanye belum disahkan,” jelasnya.

Di samping itu, dede menegaskan bahwa terkait pemasangan APK bakal calon bupati dan wakil bupati masuk kepada wilayah Peraturan Daerah (Perda) K3. “APK bakal calon bupati dan wakil bupati yang dipasang hari ini masuk kepada wilayah Perda K3,” tungkasnya.(dri/cr9/dep)

Feeds