BPBD Kota Sukabumi Sebut Tidak Sejahtera

BPBD Sukabumi saat mengumpulkan logistik.

BPBD Sukabumi saat mengumpulkan logistik.

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menyebutkan kondisi saat ini belum sejahtera. Fasilitas yang dimiliki oleh BPBD sebagian belum memenuhi ketentuan Standar Operasioanal Prosedur (SOP).
Selain itu, Relawan yang ada di BPBD harus lebih diperhatikan. Menurutnya, gaji yang diberikan kepada relawan sangat minim, itupun jika ada kejadian atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan relawan serta kurangnya relawan yang ada di BPBD sehingga jika ada kejadian di lapangan pengerjaannya kurang maksimal.

“Sekarang ini yang di bawah koordinator saya hanya 30 orang yang aktif dan siap di lapangan, dan itu sangat kurang,” ungkapnya saat kegiatan gelar sosialisasi dan rapat kerja dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan BPBD Kota Sukabumi di Villa Yustik, kemarin (22/4).

Sebanyak 36 peserta yang hadir dalam kegiatan ini banyak memberikan ajuan dan masukan, salah satunya Seksi Penanggulangan, Aceng. Dirinya menyampaikan ajuan yang menurutnya sangat perlu untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Sukabumi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala BPBD Kota Sukabumi, Hendra Resmanda. Dirinya menuturkan kondisi yang sedang menghadapi perubahan cuaca sangat dimungkinkan potensi terjadinya hujan yang disertai angin kencang bahkan longsor akan terjadi, dan saat ini dengan data yang ia pegang sebanyak tiga kecamatan di Kota Sukabumi dinyatakan rawan bencana kultur serta masih banyaknya rumah yang dibangun di sekitar tebing.

“Kecamatan Gunungpuyuh, Cikole dan Baros menjadi kecamatan yang rawan bencana,” paparnya.

Karena itu, dirinya selama ini berupaya untuk mempersiapkan di lingkungan BPBD serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk terus berhati-hati apalagi dalam kondisi hujan lebat. Dirinya menekankan agar masyarakat Kota Sukabumi jangan terlena dengan menganggap Kota Sukabumi sebagai kota yang aman hanya melihat di dekat jalan raya, dan ruko-ruko di pinggir jalan raya.

“Jika masuk ke daerah yang agak pelosok kita bisa melihat daerah yang sangat berpotensi bencana,” ungkapnya.

Upaya-upaya itu menurutnya bukan untuk mencegah bencana namun untuk terus menekankan kepada sisi persiapan BPBD serta masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Kita coba menyamakan persepsi terutama di BPBD dengan masyarakat, minimal kita memberikan pemahaman. Jika terjadi bencana dan ada korban, itu bisa diminamilisir,” harapnya.

Selama awal tahun sampai bulan ini, menurut data yang ia pegang, sebanyak 40 kejadian dari mulai banjir, longsor dan kebakaran sudah terjadi di Kota Sukabumi, dan longsor menjadi kejadian terbanyak pada total kejadian itu. “Adapun untuk kategori rumah rubuh bukan termasuk bencana karena itu merupakan bagian dari akibat bencana,” ujarnya.

Dirnya membenarkan untuk persoalan kurangnya personel yang ada di BPBD. Menurutnya, sudah berkali kali ia mengusulkan kepada pihak pemerintah daerah untuk menambah personel.

“Bahwa kami ini lembaga baru yang seharusnya siap lari dengan ketertinggalan dengan daerah lain, namun selama ini dukungan SDM sangat kurang,” tuturnya.
Ia pun paham sebenarnya jika sampai 2018 di lingkungan pemerintahan sudah tak bisa menambah lagi PNS ataupun tenaga yang diperbantukan. Namun menurutnya, Ia akan coba koordinasi dengan BKPP.

“Karena bagaimanapun, kami tetap butuh dan aturan memang aturan harus kita taati. Namun mudah-mudahan kita akan bisa seperti Satpol PP yang menambah secara khusus, apalagi tahun depan tiga orang di kami ada yang pensiun,” bebernya.

Adapun menurut Wakil Walikota, Achmad Fahmi yang membuka serta mendengar usulan-usulan dari para relawan BPBD itu mengatakan keprihatinannya. Menurutnya, dari sisi indeks kerawanan bencana Kota Sukabumi berada di peringkat ke-19 se Jawa Barat dan berada pada peringat ke-206 di tingkat nasional. Namun ssejauh ini, problem yang dihadapi untuk menghadapi persoalan yang menjadi ajuan para relawan itu ialah di kebijakan dan peraturan pusat. “Untuk merekrut tenaga honor dan PNS memang masih tidak bisa sampai 2018 padahal saya tahu juga jika setiap tahun ada yang pensiun maupun pensiun muda, dan untuk masalah dana tanggap darurat, memang mekanisme untuk pencairan anggaran itu selama dua bulan padahal dalam kondisi darurat yang tidak bisa ditunggu itu pasti waktu yang sangat lama,” ujarnya.

Dirinya menyayangkan hal itu. Namun, Ia berjanji untuk mengupayakan dan membicarakannya dengan tim anggaran demi memaksimalkan pelayanan yang nantinya kan dirasakan masyarakat. Ia pun membenarkan jika dana di BPBD itu memang harus siap pakai kapan saja karena dalam persoalan yang darurat. Namun selain itu Ia pun berharap BPBD pun harus meng upgrade kemampuan para relawan setiap waktu serta memastikan alat dan staf siap pakai serta berada di lingkungan BPBD.

“Regulasi keuangan yang tidak jelas di pemerintahan pusat kita, membuat daerah menjadi sulit bergerak serta sulit mengembangkan potensi serta kreasi. Namun, kita coba bicarakan dan upayakan dengan tim anggaran kita di daerah nantinya,” pungkasnya. (cr3/dep)

Feeds