Silpa 2014 Capai Rp 200 Miliar

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Sukabumi menyoroti tentang kinerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan APBD 2014, salah satunya karena sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang sangat besar yakni mencapai sekitar Rp 200 miliar.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun, yang terealisasikan hanya Rp 916.810 miliar. “Angka Silpa yang sangat besar mencapai Rp 200 miliar memang mendapat perhatian dari Pansus LKPj. Silpa ini sebagian besar disumbang oleh sembilan SKPD yang serapan anggaran di bawah 85 persen,” ujar Wakil Ketua Pansus, Usep Ubaedillah.

Dirinya menerangkan, sepuluh SKPD yang merupakan penyumbang Silpa terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Komunikasi dan Informasi, Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Perumahan, RSUD Syamsudin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi dan Perindustrian, Sekertariat Daerah, dan Sekertariat DPRD.

Dari data Dokumen LKPj, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari alokasi anggaran RP 356.894 miliar hanya terealisasi Rp 293.184 miliar, Dinas Kesehatan dari alokasi Rp 59.425 miliar hanya terealisasi Rp 49.592 miliar, RSUD Syamsudin dari alokasi anggaran Rp 264.381 hanya terealisasi Rp 219.065 miliar. Sedangkan Diskoperindag dari alokasi anggaran Rp 10.600 miliar terealisasi Rp 8.8391 miliar, Sekertariat DPRD dari anggaran Rp 23. 359 miliar hanya terealisasi Rp 15.014 miliar, Sekretariat Daerah dari anggaran Rp 61 621 miliar terealisasi Rp 40.843 miliar, Kantor Komunikasi dan Informasi dari anggaran Rp 13.684 miliar hanya terealisasi Rp 3.655 miliar.


Begitu juga BPBD dari anggaran Rp 4.073 miliar hanya terealisasi Rp 3.442 miliar, Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Perumahan alokasi anggaran Rp 43. 717 hanya terealisasi Rp 23 539 miliar dan BKPP dari anggaran Rp 10.444 miliar terealisasi Rp 8.097 miliar. “Jadi total silpa 10 SKPD tersebut sekitar Rp 179.349 miliar, cukup besar kan. Ini menjadi sorotan kami, ” ujarnya.

Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, keterangan sementara dari beberapa SKPD yang realisasi anggarannya rendah disebabkan oleh sejumlah kendala. Di antaranya kehati-hatian dalam pengguna anggaran akibat kurangnya SDM profesionalisme dan adanya tumpang tindih peraturan pemerintah pusat. “Silpa besar ini bukan karena di tingkatan kebijakan walikota, akan tetapi ketidakmampuan pengelolaan di tingkat pelaksananya,” ujarnya.

Ia menyatakan, pihaknya masih akan meminta penjelasan secara menyeluruh dari masing-masimg SKPD terhadap penyerapan anggaran yang rendah tersebut. Rencana pansus ini akan berlangsung selama 30 hari. “Kami akan evaluasi secara keseluruhan untuk kemudian disusun rekomendasi pansus LKPJ. Kami akan lakukan evaluasi untuk perbaikan kerja pemerintah daerah di tahun selanjutnya,” ujarnya. (bal/dep)