Perseteruan Eksekutif dan Legislatif Mulai Memanas, Indikasi Adanya Kekacauan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

dprd purwakarta
Banyaknya kursi kosong di DPRD sehingga tidak kuorum rapat sidang paripurna batal, pertanda Eksekutif dan Legislatif sedang memanas indikasi menuju kekacauan tata pemerintahan kabupaten.

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Perpolitikan di Purwakarta mulai memanas, hal itu ditandai dengan kosongnya kursi para wakil rakyat saat dua kali sidang paripurna. Seolah bakal ada kekacauan di tata kelola pemerintahan daerah yang akan memasuki babak baru.


Perseteruan Eksekutif dan Legislatif terlihat mulai memanas, paripurna pertama sekitar 21 orang anggota DPRD tidak hadir. Indikasi menuju kekacauan dalam tata kelola pemerintahan mulai terasa.

Paling parah sidang paripurna kedua, Eksekutif (Bupati) harus balik kanan dengan wajah kecewa, karena anggota dewan yang hadir tidak Kuorum yang hadir Cuma 12 orang.

Terlebih lagi, saat paripurna yang pertama dihadiri oleh utusan dari Jawa Barat, yaitu wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.


Dengan banyaknya anggota dewan yang tidak hadir, merupakan sebuah tamparan keras baik bagi Eksekutif maupun Legislatif.

Dari pernyataan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika di konten youtubenya, jelas tergambar rasa kekecewaan karena harus balik kanan tidak jadi paripurna.

Baca Juga : Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Dukung Penghapusan Honorer

“Hari ini kita akan berangkat ke dewan, mudah-mudahan di dewan sudah siap yah, karena kalau dari agenda rapat jam 09.00 WIB seharunya gitu yah, tapi kadang-kadang kita melihat banyak sekali kesibukan para anggota dewan. Mudah-mudahan rapat kali ini bisa di gelar, dengan kuorum para anggota dewan bisa hadir di DPRD,” kata Anne, saat mengawali pembicaraan di chanel youtubenya.

Dari awal pembicaraan itu, Anne sepertinya sudah menerima kabar bahwa banyak anggota dewan tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan karena tidak kuorum.

“Oh belum kuorum anggota dewannya, kita lihat saja bersama-sama,” kata Anne, sesaat setelah berbincang dengan Sekwan DPRD Purwakarta.

Baca Juga : Bupati Purwakarta Diminta Kaji Ulang Car Free Night Wisata Kuliner, Anak Buahnya Bukan Robot

Para tamu undangan sudah tampak hadie memenuhi ruang sidang rapat paripurna, tapi hingga menjelang siang hari para wakil rakyat masih banyak yang tidak hadir. Sehingga rapat paripurna di tunda.

“Baik temen-temen selesai sudah, tapi sangat disayangkan karena ternyata anggota dewan banyak yang tidak hadir sehingga rapat paripurna dibatalkan,” tambah Anne, yang tampak sangat kecewa karena batalnya acara tersebut.

Walaupun dibalut dengan suara yang tetap mempertahankan intonasi suara, bicara dengan penuh senyuman, namun sorot mata dan terlihat greget dalam setiap mengeluarkan kalimat terlihat jelas bila Anne kecewa.

Masih menurut Anne di chanel youtubenya, Karena tidak kuorum ya, mungkin mereka sedang pada sibuk, sangat disayangkan padahal ini agenda yang sudah di bamuskan dan kita juga undangan. Saya selaku bupati dan wakil bupati, tadi hadir lengkap, para kepala dinas, badan, kantor opd beserta selulur jajaran hadir.

“Tapi hari ini agenda paripurna batal tidak kuorum, hanya 12 anggota dewan yang hadir di gedung dprd purwakarta ” tutup Anne, ratna mustika.

Sementara itu, di waktu dan jam yang sama (sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 21 Juli), beberapa anggota dewan lebih asik berdiam diri di rumah makan daripada ikut rapat paripurna. Seolah menghindar dan malas bertemu eksekutif.

“Bisa di tafsirkan sendiri oleh rekan media, kenapa kami tidak hadir di rapat paripurna,” ujar salah seorang anggota dewan sambil tersenyum, yang meminta namanya tidak dipublikasikan di media, saat bertemu pojokjabar.com di rumah makan sambel hejo.

Dengan banyaknya anggota dewan, sehingga tidak kuorum, seolah ada permasalahan serius antara eksekutif dan legislatif di purwakarta.

Baca Juga : Bupati Purwakarta Diminta Evaluasi Para Kepala Dinas, Terutama OPD Teknis yang Pengawasnya Makan Gaji Buta

Dari awal terdengar isu masalah hak interplasi, masalah itu semakin menguat saat hampir separuh anggota dewan tidak hadir di paripurna pertama.

Suasana semakin memanas kembali saat rapat paripurna ke dua pada tanggal 21 beberapa hari ke belakang, karena rapat sidang paripurna batal akibat anggota dewan yang hadir hanya ada 12 orang.

Dari dua kegiatan di DPRD itu, sudah terlihat ada indikasi kekacauan dalam tata kelola pemerintahan, karena antara eksekutif dan legislatif mulai bertabrakan akibat komunikasi politik yang buruk. (Adw/pojokjabar)