Selama Menjabat Ada 6 Kepala Desa Masuk Bui, Mayoritas Korupsi Dana Desa

pansus
Rapat Pansus LKPJ Bupati 2021, di gedung DPRD Purwakarta beberapa waktu lalu.

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Semenjak menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga saat ini, tercatat ada 6 kepala desa yang bermasalah dan terjerat hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).


Ke enam kepala desa tersebut, mayoritas karena menyalahgunakan anggaran Dana Desa (DD) di desanya masing-masing (Korupsi -Red). Sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Demikian hal itu disampaikan Jaya Pranolo Kadis DPMD, dalam rapat Pansus LKPJ Bupati 2021, beberapa waktu lalu di gedung DPRD, saat mendapatkan beberapa pertanyaan dari para anggota DPRD Pansus LKPJ, berkaitan dengan kasus hukum kepala desa di kabupaten Purwakarta.

Namun, dari ke enamnya tidak semua kepala desa terjerat kasus penyelewengan DD, ada juga kepala desa yang masuk bui akibat menggunakan dana kas desa dari pihak ke tiga untuk kepentingan pribadi.


“Kasus desa anjun, Pj kepala desanya waktu itu menggunakan kas dana milik desa dari pihak ketiga. Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya, akhirnya setelah proses pemeriksaan oleh APH yang bersangkutan di vonis kurungan,” kata Jaya Pranolo, kepada pojokjabar.com.

Selain itu, ada juga kasus kepala desa yang cukup menghebohkan, saat itu, kepala desa Jatimekar kecamatan Jatiluhur, tengah diperiksa dugaan kasus korupsi dana desa oleh Pidsus Kejaksaan Negeri.

“Saat usai diperiksa dan hendak keluar dari kantor kejaksaan saat di parkiran kendaraan, kepala desa langsung ditangkap oleh APH. Atas kasus yang lain, kalau tidak salah kasus penipuan dan penggelapan,” tambah Jaya Pranolo.

Sehingga, sepengetahuan dirinya, saat ini masih ada dua kepala desa yang masih dalam proses hukum masalah penyelewengan DD (Korupsi DD).

“Salah satunya proses hukum masalah penyelewengan DD Jatimekar, karena saat ini yang bersangkutan sedang menjalani kurungan atas kasus penipuan dan penggelapan,” jelas Jaya Pranolo.

Dari awal, lanjut Jaya, dirinya sudah berupaya untuk menempuh mediasi dan menjalin komunikasi terhadap para kepala desa yang bermasalah, bahkan berkomunikasi dengan pihak APH.

“Namun, para kepala desa yang bermasalah susah diberi saran dan diajak komunikasi. Salah satu contoh kita menyarankan agar DD yang diselewengkan segera diganti untuk mengganti kerugian negara. Tapi mereka tetap bandel, sehingga berakhir di pengadilan dan masuk kurungan,” beber Jaya Pranolo, mengakhiri pembicaraan.

Kondisi Saat Ini

Beberapa hari yang lalu, sebelum memasuki hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriyah, puluhan ribu desa telah mendapatkan kucuran dana desa. Atau tepatnya pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 68 Triliun, untuk 74.961 Desa di 434 Kabupaten seluruh indonesia.

Semua pihak perlu mengawasi alokasi DD, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi turunnya sesaat sebelum Idul Fitri, kebutuhan akan keperluan lebaran pastinya meningkat pesat.

Tidak terkecuali di Kabupaten Purwakarta, pengawasan perlu dilakukan bersama-sama dalam penggunaan DD disetiap desa, agar anggaran tersebut bisa direalisasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Adw/pojokjabar)