Menelisik Pajak Air Bawah Tanah Bisa Dongkrak PAD Belasan Milyar. Berapa Jumlah Perusahaan Berizin dan yang Tidak Berizin?

Pembuatan sumur bor untuk mengambil memanfaatkan air bawah tanah. (Foto Net)

Pembuatan sumur bor untuk mengambil memanfaatkan air bawah tanah. (Foto Net)


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Jumlah Wajib Pajak (WP) para pengguna Air Bawah Tanah di Purwakarta masih memprihatinkan, diperkirakan masih ada ratusan perusahaan yang tidak setor pajak air bawah tanah.

Umumnya, para wajib pajak air bawah tanah yaitu perusahaan/pabrik-pabrik. Para pengambil atau pemanfaat air bawah tanah, terutama perusahaan-perusahaan yang membandel tersebut harus ditertibkan dan ditindak tegas.

Bila saja para WP air bawah tanah membayar secara seluruhnya, maka bisa dipastikan akan ada tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai belasan milyar rupiah.

Diperkirakan di seluruh Kabupaten Purwakarta tidak kurang dari 300 perusahaan, namun dari jumlah tersebut yang membayar pajak air bawah tanah tidak sampai separuhnya.

Menurut sumber di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, membenarkan bahwa yang membayar pajak air bawah tanah tidak sampai 150 WP.

“Untuk saat ini hanya 112 yang di acc pihak provinsi,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, melalui pesan singkat.

Masih menurut sumber di Bapenda, pihak Bapenda setiap bulannya mengajukan ke ESDM Provinsi antara 150-160 Wajib Pajak (WP) air bawah tanah. Namun dari jumlah tersebut, yang ditetapkan provinsi dikisaran 110-120 WP.

“Iya setiap bulan mereka bayar pajaknya,” tambahnya, yang mewanti-wanti agar namanya tidak di sebutkan.

 

Misteri Jumlah Pabrik di Seluruh Purwakarta

Terpisah, untuk mengetahui jumlah perusahaan di Purwakarta secara pasti, pojokjabar.com sempat menghubungi Kabid Perindustrian pada kantor Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP).

“Kalau jumlah pabrik saya tidak mengatahui berapa jumlah seluruhnya, karena di bidang kami hanya mengurusi industri menengah sesuai regulasi Permen. Yang punya datanya di DPMPTSP,” ujar Tiktik, kabid di DKUPP, melalui seluller.

Sementara itu, kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nurcahya, saat di hubungi via pesan singkat belum memberikan jawaban.

Sungguh ironis bila hal ini tetap dibiarkan selama bertahun-tahun, maka bisa dipastikan PAD dari sektor pajak air bawah tanah akan hilang mencapai belasan milyar rupiah.

Siapa yang berhak mengeluarkan regulasi atau izin air bawah tanah? Lalu berapa jumlah perusahaan yang berizin? Sudah berapa tahun perusahaan-perusahaan itu beroperasi tapi belum berizin air bawah tanah nya?

Pojokjabar.com, akan terus berusaha menggali informasi lebih dalam. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds