Seperti Ada Lingkaran Setan di Perusahaan Kandang Ayam Ilegal. PLN Diminta Cabut Aliran Listriknya

Aktifitas terkini di lokasi kandang ayam ilegal, diduga sedang persiapan akan mulai beroperasi membudidaya lagi.

Aktifitas terkini di lokasi kandang ayam ilegal, diduga sedang persiapan akan mulai beroperasi membudidaya lagi.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Masalah kandang ayam yang berlokasi di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu, seperti ada lingkaran setan yang tidak berujung.

Walaupun sudah sangat fatal, atas kesalahannya dalam mengangkangi kebijakan regulasi dan pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah masih bersikap kurang tegas.

Yaitu masih berdiri kokohnya kandang ayam di lokasi tersebut, padahal kesalahan-kesalahannya sudah jelas dan terbukti.

Demikian hal itu disampaikan Asep Saepudin, ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB), yang merasa heran karena kandang ayam itu masih berdiri kokoh bahkan mau beroperasi membudidaya lagi.

“Padahal pemerintah daerah tinggal memberi pilihan kepada pengusahanya, mau dibongkar sendiri apa dibongkar paksa,” jelas Asep melalui sambungan seluller.

Selain itu, ada satu hal yang hampir kita lupakan yaitu adanya aliran listrik pada kandang ayam tersebut. Hal itu juga perlu ditanyakan kepada pihak PLN.

“PLN tau tidak kalau kandang ayam itu tidak kantongi izin atau ilegal, kalau tidak tau bisa kita maklumi. Kalau tau kandang ayam itu ilegal dan tetap memasang jaringan listrik, patut dicurigai ada oknum PLN yang bermain,” tambah Asep, menyoroti masalah jaringan listrik yang ada di lokasi bangunan kandang ayam ilegal tersebut.

Agar tidak terjadi simpang siur, sebaiknya pihak PLN mencabut jaringan listrik atau aliran listrik yang menuju ke kandang ayam tersebut.

“Logikanya begini, bangunan kandang ayam itu ilegal, tiba-tiba ada sambungan listrik. Masyarakat akan berfikir katanya ilegal tapi dibangunan ilegal tersebut bisa di pasang listrik, ini kan aneh,” beber Asep.

Sehingga dirinya menyarankan agar PLN jangan serampangan dalam memasang sambungan listrik, terlebih lagi perusahaan peternakan ayam potong tersebut ilegal.

“PLN harus memutus aliran listrik tersebut, masa perusahaan negara (PLN) menyalurkan listriknya ke perusahaan ilegal. Itu kan jadi lucu,” tutup Asep mengakhiri pembicaraan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum di konfirmasi terkait dengan sambungan aliran listrik ke bangunan kandang ayam ilegal tersebut.

Sebelumnya di beritakan

Masalah peternakan ayam potong illegal yang menyita perhatian publik belakangan ini perlu tindakan cepat dari pemerintah daerah, sudah sepatutnya kandang ayamnya di bongkar.

Tim teknis pemerintah daerah terkesan lamban dalam menangani hal tersebut, padahal pelanggaran dan kesalahannya sudah sangat jelas hingga berlapis-lapis.

Sehingga sudah selayaknya Tim Teknis merekomendasikan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku tim eksekutor untuk membongkar bangunan tersebut.

Berikut beberapa fakta pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha peternakan ayam potong, yang kangkangi regulasi pemerintah daerah setempat.

1. Tidak Sesuai Zona RTRW.

Lokasi berdirinya kandang ayam yang terletak di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu, tidak sesuai RTRW pemerintah daerah setempat, karena zona tersebut merupakan zona hijau.

2.Bangunan sudah disegel oleh Satpol PP.

Kendati bangunan kandang ayam tersebut sudah disegel karena tidak kantongi izin namun tetap pengusaha membandel dan melanjutkan pembangunan.

3. Berkali-kali di panggil selalu mangkir.

Pihak pengusaha sudah dua kali di panggil oleh satpol pp tidak pernah datang. Hingga pada pemanggilan ke tiga pengusaha datang didampingi anggota DPRD.

4. Langgar Surat Perjanjian.

Pada pemanggilan yang ke tiga, pihak pengusaha menandatangani berita acara tidak akan beoperasi sebelum mereka kantongi izin. Pertemuan tersebut ditandatangani oleh penanggungjawab dan pihak pengusaha. Keemudian disaksikan Kasatpol PP, Sekdis Satpol PP dan Kabid Gakda pada Satpol PP juga disaksikan anggota dprd purwakarta (Entah sebagai apa kapasitasnya datang dalam pertemuan tersebut).

5. Surat Tanda Daftar Perusahaan regulasinya tidak jelas.

Pengusaha peternakan ayam potong kantongi Tanda Daftar Peternakan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. Setelah ditelusuri lebih dalam cantolan payung hukumnya salah kaprah karena menggunakan Peraturan Menteri Tahun 2019 tidak ada istilah surat Tanda Daftar Peternakan (TDP) yang ada surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), seharusnya Dinas Peternakan menggunakan regulasi permentan nomor 14 Tahun 2020.

6. Surat TDP dari Dinas Peternakan di cabut.

Karena masalah peternakan kandang ayam potong ini terus berpolemik dan salah dalam mengeluarkan surat, akhirnya Dinas Peternakan mencabut surat yang sudah dikeluarkan.

7. Pengusaha tetap membandel.

Walaupun sudah disegel, sudah ada perjanjian tidak beroperasi namun pihak pengusaha terkesan membangkang dengan tetap beroperasi bahkan budidaya ayam potongnya hingga bisa di panen.

Dari ke 7 (tujuh) fakta itu, sudah sewajarnya pihak pemerintah daerah mengambil tindakan tegas untuk membongkar kandang ayam milik pengusaha tersebut yang berlokasi di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih menunggu surat dari tim teknis, bila surat dari tim teknis memerintahkan untuk membongkar maka sebagai eksekutor satpol pp akan langsung bergerak. Jangan sampai tim teknis jadi ‘Polisi India’ lagi. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds