Bongkar-bongkar Anggaran DBHP 2020, Bupati Terlibat?

Halaman depan lembaran Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2020.

Halaman depan lembaran Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2020.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – “Peraturan Bupati (Perbub) yang sudah dikeluarkan merupakan payung hukum untuk dilaksankan sebaik-baiknya”

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Purwakarta, Ceceng Abdulqodir, saat dimintai tanggapannya terkait masalah Perbub.

“Secara teknis peraturan dibuat oleh bupati, kemudian untuk dilaksanakan sesuai dengan Perbub yang telah ditandatangani oleh bupati,” kata Ceceng, melalui sambungan seluller.

Salah satu Peraturan Bupati yang menarik yaitu peraturan nomor 226 tahun 2020 tentang dana bagi hasil pajak dan retrebusi daerah tahun anggaran 2020.

Dalam Perbub tersebut, ada beberapa poin dana bagi hasil pajak untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Yang pembagiannya sudah diatur secara rinci.

Adapun rincian anggaran yang ditetapkan di dalam Perbup tersebut, yaitu, jumlah besaran anggaran yang harus dibelanjakan oleh setiap desa.

Pada pasal 4 disebutkan, penyelenggaraan pemerintahan sebesar 40% dengan rincian ada sekitar 10 poin.

Kemudian masih di pasal yang sama, Pemberdayaan ekonomi desa sebesar 20% berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha milik Desa (BUMdesa).

Kemudian juga masih di pasal yang sama disebutkan, pengelolaan sampah mandiri sebesar 40%.

Peraturan bupati tersebut ditandatangi oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan juga sekretaris daerah Iyus Permana.

Sebagaimana diketahui, untuk setiap dana bagi hasil pajak setiap desanya berpariatif. Besarannya berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Adapun penerima dana bagi hasil pajak seluruh desa yang ada di Kabupaten Purwakarta, yang berjumlah 183 Desa. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds