Dalam Nomenklatur Tertulis Pembangunan, tapi Ko Seperti Rehab? Konsultan, Pengawas dan APH Kemana?

Gedung Swalayan GS pasar jumaah, yang dibangun diperbaiki menjadi gedung mal pelayanan publik madukara. Walaupun di nomenklatur tertulis pembangunan, namun tidak ada aktifitas penggalian pondasi dari awal pembangunan mpp madukara.

Gedung Swalayan GS pasar jumaah, yang dibangun diperbaiki menjadi gedung mal pelayanan publik madukara. Walaupun di nomenklatur tertulis pembangunan, namun tidak ada aktifitas penggalian pondasi dari awal pembangunan mpp madukara.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Salah satu ikon pembangunan yang dibangun pada masa Bupati saat ini (Anne Ratna Mustika), yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP) Madukara. Namun sayangnya pembangunan MMP Madukara diduga bermasalah, karena di Nomenklatur tertulis pembangunan namun terlihat hanya seperti perehaban gedung eks swalayan GS pasar jumaah tersebut.

Dari data yang diterima redaksi, dalam nomenklatur tertulis seperti berikut :

Nama Tender ; Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pasar Jumaah.
Kategori : Pekerjaan Kontruksi
Itansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
Satker : DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN
Pagu : 4.886.200.000,00
HPS : 4.886.199.786,60
Demikian yang tertulis dalam lembaran LPSE pemerintah daerah kabupaten Purwakarta, yang bisa diakses secara online.

madukara

Nomenklatur Pembangunan Mal Pelayanan Publik Madukara.

 

Logikanya ketika dalam nomenklatur tersebut tercantum tulisan pembangunan, maka yang akan terbayang dalam fikiran kita membuat gedung dari 0 (nol).

Dari mulai pekerjaan penggalian pondasi hingga sampai finishing gedung siap ditempati, namun dari awal pekerjaan tidak ada penggalian pondasi sehingga kemungkinan hanya perehaban.

Namun proyek itu tetap berjalan hingga selesai dikerjakan. Yang aneh, entah itu konsultan, pengawas proyek (Dinas terkait) dan aparat penegak hukum seolah-olah tidak mempermasalahkan hal itu.

Pembangunan MPP Madukara tidak hanya sampai disitu, karena beberapa kali pemerintah daerah menggelontorkan anggaran tambahan lainnya hingga milyaran rupiah.

Diantaranya untuk pembangunan bagian dalam, anggaran untuk interior, bahkan ditambah lagi dengan anggaran pembangunan toko-toko di belakang mpp madukara, yang masih satu komplek dengan mal pelayanan publik tersebut.

“itu sepertinya anggaran tahun 2019, jadi saya tidak mengetahuinya,” ujar Sekretaris Dinas (Sekdis) Nurfalah, saat di hubungi via pesan seluller.

Namun dirinya tidak menampik, bahwa memang ada anggaran untuk pembangunan mal madukara beberapa kali saat dirinya belum menjabat Sekdis di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

“Coba tanyakan ke pak Arif, sekdis sebelum saya. Di kros cek biar jelas, benar tidaknya,” tambah Nurfallah, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Sekdis pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Purwakarta.

Seperti di ketahui, gedung mal pelayanan publik madukara yang baru dua bulan di resmikan oleh Menteri Tjahjo Kumolo jebol akibat terkena rembesan hujan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo meresmikan mpp madukara sebagai salah satu ikon gedung yang berhasil dibangun oleh Bupati Anne Ratna Mustika pada tanggal 07 Desember 2020.

Mpp madukara

Tampak langit-langit (Plafon) gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Madukara jebol diduga akibat tidak kuat menahan rembesan air hujan yang menggenanginya.

Namun pada tanggal 07 Februari 2021 plafon gedung tersebut jebol, akibat terekan rembesan air hujan dari atap bangunan. Mengetahui mpp madukara plafonnya jebol, pihak dinas terkait yang diberi kewenangan menempati gedung baru tersebut langsung memperbaikinya.

Belum diketahui secara jelas, baik itu konsultan, pengawas proyek maupun Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui atau tidaknya mengenai lelang dalam nomenklatur pembangunan, tapi pelaksaanaannya seperti perehaban. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds