Anggota Banggar DPRD Jelaskan Anggaran untuk Publikasi, Pihak Diskominfo Tak Mampu Jelaskan Anggaran Hingga Akhirnya Dipangkas

Logo Diskominfo (foto.dok)

Logo Diskominfo (foto.dok)


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Salah satu Anggota DPRD Purwakarta bagian Badan Anggaran (Banggar) Asep Abdulloh membenarkan bahwa semua anggaran di kupas tuntas dalam sidang Banggar antara eksekutif dan legislatif untuk tahun anggaran 2021 akhir tahun lalu.

Dampaknya hampir semua kegiatan di setiap Organasasi Perangkat Daerah (OPD) di pangkas demi untuk anggaran covid19.

Salah satu yang paling terdampak yaitu anggaran untuk publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), karena dipangkasnya hingga di angka yang kurang rasional. Namun bagi para para OPD yang mampu memberikan keterangan dan argumen betapa urgen dan pentingnya anggaran yang diajukan dipangkasnya tidak terlalu besar.

“Pihak Diskominfo tidak mampu memberikan argumen kuat yang meyakinkan terkait anggaran publikasi, sehingga kami para anggota dewan tidak ingin mengambil resiko akibat keterangan dari pihak yang bersangkutan tidak jelas. Sehingga terjadinya pemangkasan tetsebut,” ujar Asep Saefulloh melalui sambungan seluller.

Apalagi saat itu sebelum kita ketok palu kita juga sudah mengingatkan kepada pihak eksekutif, kalau memang ada anggaran yang penting bila kurang kita bisa tambahkan.

“Mungkin pihak Diskominfo waktu itu tidak mengajukan kembali atau ‘teriak’ ke kita, kalau anggaran yang di pangkas itu merupakan anggaran yang cukup penting karena berkaitan dengan publikasi. Intinya pada saat itu kenapa diam saja, bahkan tidak mengusulkan lagi. Kenapa diam itu pihak Diskominfonya saat sidang banggar,” tambah Asep Abdulloh, menerangkan bahwa pihak Diskominfo saat sidang banggar tidak ada perjuangannya untuk anggaran publikasi.

Selain itu, anggaran tahun 2021 pada saat sidang banggar di fokuskan untuk anggaran pandemi covid19. Sehingga banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid19 terlebih dahulu.

“Sebenarnya anggaran publikasi juga sangat penting, karena bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah covid19. Karena kurangnya penjelasan dari pihak Diskominfo kepada kita terkait dengan anggaran publikasi, maka terjadilah anggaran yang sudah di ketok palu tersebut,” beber Asep, yang tidak ingin pihak banggar di salahkan karena kecilnya anggaran publikasi di dinas kominfo sambil mengakhiri pembicaraan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Komunikasi Informasi dan Publikasi pada dinas kominfo memberikan keterangan bahwa untuk anggaran publikasi hanya beberapa ratus juta saja.

“Untuk tahun ini anggarannya hanya 400 juta,” singkat Atik, yang baru menjabat kabid belum seumur jagung tersebut melalui pesan seluller.

Bila melihat anggaran beberapa tahun ke belakang, anggaran publikasi bisa mencapai milyaran rupiah hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan pentingnya informasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Namun anggaran publikasi tahun ini yang hanya 400 juta rupiah saja, hal itu tentu akan berpengaruh terhadap publikasi terhadap segala sektor di pemerintahan daerah purwakarta. Terutama publikasi masalah penangan covid19 dan pembangunan. Karena anggaran itu sangat kecil. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds