Ini Kronologis Lengkap Masalah Perekrutan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Purwakarta

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto saat memimpin upacara bebrapa waktu lalu sebelum pandemi covid19

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto saat memimpin upacara bebrapa waktu lalu sebelum pandemi covid19


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Isu yang beredar tentang perekrutan Kepala Sekolah SD dan SMP belakangan ini berhembus kurang sedap, seolah dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Bahkan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika katanya memberikan pernyataan kepada sejumlah media, hal itu dibantah oleh bupati karena faktanya tidak pernah memberikan pernyataan resmi. Atas isu tersebut, membuat kelimpungan para pejabat di dinas pendidikan Purwakarta yang baru saja mendapatkan penghargaan dari kementrian pendidikan.

Berikut pernyataan utuh dari Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, agar dapat dipahami secara utuh oleh pihak-pihak atau beberapa kalangan yang berkepentingan.

“Bupati tidak pernah memberikan pernyataan. Yang ada adalah ketika testing dilaksanakan tahun 2019, memang kita tidak ada anggaran atau biaya untuk testing. Maka testing itu dibebankan kepada setiap peserta atau calon kepala sekolah. Kenapa waktu itu tidak ada anggaran, sebetulnya disdik kabupaten purwakarta sudah mengusulkan tetapi karena kita devisit maka itu terkoreksi anggarannya sehingga tidak muncul di APBD 2019,” kata Anne melalui rekaman suara yang diterima redaksi pojokjabar.com.

Bahkan untuk lebih jauhnya pojokjabar.com mewawancarai Purwanto, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta secara langsung. Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan purwakarta.

 

Purwantoa

Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, saat memberikan sambutan dalam acara pramuka beberapa waktu lalu (foto Dok)

 

Pojokjabar : Apakah betul di Purwakarta kekurangan kepala sekolah?

Kadis : Iya betul kita kekurangan kepala sekolah untuk SD, setelah hasil seleksi yang lulus 40 peserta sedangkan kebutuhan atau posisi kekosongan kepala sekolah SD sebanyak 60 orang.

Pojokjabar : Bagaimana sih seleksi untuk kepala sekolah baik SD maupun SMP?

Kadis : Sebenarnya yang melakukan seleksi bukan kita dari dinas pendidikan, malainkan Lembaga yang ditunjuk oleh LP2KS dari kementrian yaitu lembaga UPI di Bandung. Kita hanya memeriksa berkas-berkas administrasi kelengkapan kepala sekolah saja, berkasnya lengkap atau tidak. Karena hal itu sesuai dengan aturan kementrian nomor 16 tahun 2018. Yang intinya dinas didaerah untuk memeriksa masalah kelengkapan administrasi, sementara untuk yang melakukan tes terhadap kepala sekolah yaitu LP2KS dari kementrian atau lembaga yang ditunjuk LP2KS.

Pojokjabar : Bagaimana dengan masalah biaya untuk tes para calon kepala sekolah?

Kadis : Untuk masalah biaya kita mengacu kepada Surat Edaran (SE) Dirjend GTK Kemendikbud No 19998/B/B1.3/GT/2018. Dalam SE tersebut di jelaskan bahwa diklat calon kepala sekolah dan kompetensi pengawas dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau sumber lain yang sah tidak mengikat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pojokjabar : Infonya ada biaya mandiri yang dibebankan kepada calon kepala sekolah?

Kadis : Ini yang perlu kita luruskan biar tidak menjadi simpang siur kemudian salah persepsi publik. Pada tahun 2019 kita mengajukan anggaran buat testing para calon kepala sekolah sekaligus anggaran untuk Diklatnya, sehingga para calon kepala sekolah langsung bisa mendapatkan sertifikat hasil diklat. Namun, sesuai yang di terangkan oleh Bupati, kita mengalami Devisit anggaran di Pemdanya sehingga terkoreksi. Artinya anggarannya tidak ada. Karena anggarannya tidak ada, sehingga biaya testing yang diselenggarakan oleh LP2KS yang menunjuk Lembaga UPI dibebankan ke peserta. Biayanya 1,3 juta langsung di
transfer peserta ke rekening lembaga UPI. Puluhan peserta dinyatakan lulus testing seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga UPI, sementara puluhan peserta lainnya gagal dalam tes seleksi awal sebelum diklat dilaksanakan.

Pojokjabar : Apa cukup uang segitu untuk tes seleksi dan biaya diklat? (Cecar pojokjabar)

Kadis : (Sambil tersenyum) kalem dulu, belum saya jelaskan seutuhnya. Biaya untuk Diklat sendiri lebih besar, kalau dibebankan kepada peserta pastinya akan banyak yang keberatan. Karena tes seleksinya hampir di akhir bulan tahun 2019, akhirnya untuk Diklatnya dilaksanakan di tahun 2020. Seluruh anggaran diklat peserta calon kepala sekolah yang sudah lulus tes seleksi ditanggung dari APBD 2020, karena anggarannya sudah ada.

Pojokjabar : Menanggapi masalah isu yang beredar dan kurang sedap bagaimana pa Kadis?

Kadis : Mungkin ada bentuk kekecewaan dari peserta yang tidak lulus tes seleksi yang secara otomatis tidak bisa mengikuti diklat. Dalam tes seleksi kita kan tidak ikut campur, itu ranahnya lembaga yang telah ditunjuk oleh negara yaitu lembaga SK2KS.

Pojokjabar : Harapanya setelah diklat selesai seperti apa?

Kadis : Mengapa negara membuat aturan harus di tes seleksi oleh LP2KS dari lembaga negara atau yang ditunjuk untuk menyelenggarakan, tidak lain dan tidak bukan berharap kepada para kepala sekolah memiliki manajerial dan leadirship yang bagus, baik dan benar. Itu harapan kita semua memiliki kepala sekolah yang mampu, layak, patut dan layak jadi kepala sekolah.

Terpisah, salah seorang calon kepala sekolah Hj. Ihat Solihat, M.Ag. yang telah lulus dan selesai melaksanakan Diklat mengatakan bahwa selama dirinya mengikuti diklat tidak dipungut sepeserpun biaya dari pihak manapun.

“Kecuali yang pendaftaran awal untuk tes seleksi oleh lembaga UPI kita dikenai biaya 1,3 juta rupiah. Itu kami anggap wajar, karena biaya itu untuk keperluan kita semua selama tes seleksi yang diselnggarakan oleh lembaga UPI Bandung,” ujar Ihat, melalui sambungan seluller.

Terlebih lagi Diklat yang dilakukan bukan sehari dua hari, melainkan selama 300 jam atau kurang lebih selama 3 bulan. Dengan fasilitas yang wah karena diklatnya sendiri dilakukan di hotel.

“Kami sangat berterimaksih kepada pemerintah daerah, dengan segala fasilitas yang telah disediakan selama diklat dilaksanakan. Kalau di uangkan nilainya bisa mencapai belasan juta rupiah, pastinya kami tidak akan mampu kalau tidak di gratiskan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga banyak ilmu yang kami peroleh selama diklat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” beber Ihat, dengan sangat gembira.

Nara sumber, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. H. Purwanto, M.Pd dan Calon Kepala Sekolah yang lulus tes seleksi kemudian mengikuti Diklat kepala sekolah di Purwakarta. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds