Diskominfo Jangan Lempar Bola Panas ke Pimpinan Daerah

Logo Diskominfo (foto.dok)

Logo Diskominfo (foto.dok)


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Salah satu pilar demokrasi yaitu dengan adanya keberadaan pers, yang mampu memberikan informasi kepada publik dari mulai informasi di tingkat nasional maupun daerah bahkan juga internasional.

Sehingga keberadaan media sangat dibutuhkan dalam kehidupan berdemokrasi seperti dewasa ini. Dalam sebuah pemerintahan pers merupakan ujung tombak, sebagai kritik sosial terhadap pemerintah yang pada akhirnya masyarakat itu sendiri yang menilai atas informasi yang disuguhkan oleh pers.

Hasil pembangunan, hasil kinerja pemerintah dalam berbagai sektor tanpa ada peran dari pers maka tidak dapat diketahui secara luas. Sehingga peranan pers sangat besar, dalam membangun demokrasi yang secara transparan dan berimbang.

Demikian hal itu disampaikan Asep Saepudin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa saat berbincang dengan pojokjabar belum lama ini.

“Di daerah dinas terkait harus mampu merangkul pers ataupun para media, karena kritik membangun dan juga pencapaian kinerja pemerintah daerah perlu di sampaikan secara luas kepada masyarakat,” kata Asep.

Asep sependapat dengan yang disampaikan el Deryat, mengenai anggaran di dinas terkait yang seharusnya mencukupi untuk kegiatan publikasi pemerintah daerah. Karena hal itu bisa memberikan dampak yang besar terhadap daerah itu sendiri untuk diketahui secara luas.

“Media itu ujung tombak, untuk menyampaikan kebenaran secara luas juga untuk membendung hoax dari apa yang sebenarnya terjadi,” tambah Asep.

Dirinya mencontohkan, menjelang akhir tahun 2000 an, atau sekitar 2008 atau 2009 saat kita masuk ke jaringan internet (google) dengan mengetikan kata kunci ‘Purwakarta’ saat itu kita diarahkan ke wilayah ‘Purwekerto’ jawa tengah.

“Saat ini, saat kita menggunakan kata kunci Purwakarta, maka yang muncul semua berkaitan dengan purwakarta. Dari mulai bupatinya, kulinernya, wisatanya bahkan semua yang berkaitan dengan purwakarta akan muncul dari berbagai sumber berita di media,” beber Asep, mencontohkan bagaimana besarnya peran pers dalam mengenalkan daerah hingga tidak terbatas.

Semua hal itu tentu harus ditunjang dengan anggaran yang memadai, jangan sampai anggaran untuk publikasi pers di hilangkan atau dikurangi. Seharusnya setiap tahun di tambah, karena besarnya peran pers dalam pembangunan daerah dan semakin banyaknya media yang mesti dirangkul oleh pemerintah daerah.

“Kalau anggaran untuk publikasinya kecil sama saja melempar bola panas kepada pemimpin daerah (Bupati, walikota atau Gubernur) artinya jangan lempar bola panas itu kepada pimpinan daerah. Untuk Purwakarta sendiri, ada peningkatan yang bagus semenjak di pimpin oleh Dedi Mulyadi. Bupati yang sekarang tinggal melanjutkan saja,” beber Asep, yang memuji bupati sebelumnya mampu merangkul semua insan pers.

Asep berharap bupati yang sekarang mampu mempertahankan yang sudah dibangun oleh bupati sebelumnya, termasuk masalah anggaran untuk publikasi tersebut yang sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.

“Mudah-mudahan anggaran publikasinya di perhatikan oleh bupati, bila tidak, sebagus apapun kegiatan dan pembangunan pasti ada celah kekurangannya. Jangan sampai celah tersebut menjadi senjata makan tuan,” beber Asep, menjelaskan pentingnya anggaran publikasi dari para insan pers.

Kekhawatiran Asep beralasan, dirinya mendengar bahwa anggaran untuk publikasi di dinas informasi dan komunikasi sangat minim bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu akan berdampak serius bagi pemberitaan di pemerintahan kabupaten purwakarta.

“Yang paling berperan dinas infokom, karena dinas tersebut yang paling bertanggungjawab terhadap publikasi pemerintah daerah setempat. Bila tidak mampu memperjuangkan anggaran untuk publikasi insan pers, sama dengan melempar bola panas terhadap pimpinan daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) tersebut,” tutup Asep Saepudin, mengakhiri pembicaraan.

Terpisah, menurut Atik, Kabid Informasi Komunikasi dan Publikasi pada Dinas Infokom membenarkan bahwa anggaran murni 2021 untuk publikasi insan pers lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Untuk tahun ini anggarannya 400 juta,” singkat Atik, melalui pesan seluller.

Bila melihat anggaran tahun sebelumnya, anggaran untuk publikasi pemerintah daerah sebesar 3 Milyar lebih untuk tahun 2020 dan sekitar 5 Milyar untuk tahun 2019.

Kecilnya anggaran tersebut pada tahun ini, kemungkinan akan mempengaruhi publikasi dalam segala aspek pembangunan yang ada di Kabupaten Purwakarta. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds