Dedi Mulyadi : “Jangan sampai Alam dan Nelayan Menangis Akibat Kerusakan Biota Laut”

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat menjabarkan hasil kunjungan kerja ke kepulauan bangka belitung, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh kapal tambang di pesisir pantai matras di Kantor DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat menjabarkan hasil kunjungan kerja ke kepulauan bangka belitung, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh kapal tambang di pesisir pantai matras di Kantor DPR RI.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Seolah mendapatkan angin segar, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi tampak gembira dan ceria saat mendengar pimpinan tertinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDPP) Megawati memiliki perhatian khusus tentang biota laut terutama benih lonster.

Demikian hal itu disampaikan Dedi Mulyadi kepada pojoksatu.id melalui sambungan seluller, terkait pernyataan Megawati belum lama ini.

“Pernyataan dari ibu Mega membuat kami semakin percaya diri, untuk menolak ekspor benur. Hal itu guna menjaga keseimbangan alam, terutama ekosistem di laut,” kata Dedi Mulyadi via seluller.

Komisi IV DPR RI, yang salah satunya membidangi masalah lingkungan seolah mendapatkan angin segar setelah mendengar pernyataan dari Megawati tersebut. Karena komisi iv dpr ri akan semakin kokoh dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi alam negeri ini, dari tangan-tangan jahil yang akan merusak lingkungan hidup.

“Kita mesti menjaga dan melindungi laut kita dari para eksportir benih lobster (benur), karena hal itu akan mengganggu kelangsungan hidup para biota laut. Para eksportir itu hanya mencari keuntungan sesaat, walaupun nilai ekspor benur cukup tinggi, tapi dampaknya akan jauh lebih tinggi lagi dimasa depan,” tambah Dedi Mulyadi, yang tetap menolak dan akan terus berjuang memerangi ekspor benur.

Selain masalah ekspor benur, Dedi juga menyoroti masalah kerusakan lingkungkungan laut lainnya. Yaitu masalah kapal mesin hisap pasir yang masih banyak beroperasi di wilayah kepulauan Bangka.

“Bukan hanya masalah benur, saya masih mendapatkan pengaduan yang cukup banyak dari masyarakat terkait masalah kapal hisap di Bangka. Dampaknya dirasakan oleh para nelayan sekitar yang susah mencari ikan, akibat dari kapal hisap tersebut. Namun juga dampak jangka panjangnya akan merusak ekosistem laut itu sendiri,” beber Dedi Mulyadi, yang sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat nelayan kepulauan bangka melalui seluller kepadanya.

Saat ini, lanjut Dedi, kerusakan lingkungan di negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Hal itu karena adanya aturan legal yang dibuat atau kegiatan yang legal menurut undang-undang, sehingga bisa menambah parah kerusakan lingkungan.

“Jangan sampai rakyat dan alam menangis akibat undang-undang, yang kemudian akan melahirkan penderitaan di atas undang-undang yang telah di buat,” kritik Dedi Mulyadi, agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berkaitan akan merugikan lingkungan hidup.

Menurut Dedi, contoh yang nyata yaitu pertambangan dan ekspor benur itu sah dan legal secara aturan. Namun di balik itu akan ada kerugian besar disamping merugikan para masyarakat nelayan, yang lebih besarnya lagi yaitu masalah kerusakan ekosistem lingkungan hidup.

“Intinya kita sepakat dengan ibu Mega, yang menyinggung masalah benih lobster atau benur. Ibu mega menyampaikan itu dalam diskusi daring DPP PDI-P, yang menyebut laut diacak-acak hanya demi untuk mencari keuntungan,” tutup Dedi Mulyadi mengakhiri pembicaraan melalui seluller. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds