Komisi IV DPR RI Akan Panggil Kementrian LHK Terkait Jutaan Lahan yang Dimiliki Segelintir Orang

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat menjabarkan hasil kunjungan kerja ke kepulauan bangka belitung, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh kapal tambang di pesisir pantai matras di Kantor DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat menjabarkan hasil kunjungan kerja ke kepulauan bangka belitung, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh kapal tambang di pesisir pantai matras di Kantor DPR RI.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Wakil ketua komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, berencana akan memanggil Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengusaan lahan pada awal tahun 2021 atau tepatnya bulan Januari 2021.

Komisi IV ingin memastikan terkait isu tentang kepemilikan tanah oleh para pengusaha pemegang Hak Guna Usaha (HGU), karena isu jumlah kepemilikan tanah yang beredar sangat fatantis mencapai jutaan hektar.

“Kita ingin membuktikan kebenaran isu tersebut. Sehingga kami sebagai wakil rakyat dari komisi iv akan mengundang kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk meminta penjelasan secara komperhensif,” kata Dedi Mulyadi, wakil ketua komisi IV DPR RI melalui sambungan seluller.

Komisi IV DPR RI, merupakan komisi yang membidangi masalah lingkungan hidup juga kehutanan. Sehingga wajar bila kementrian terkait di panggil oleh para wakil rakyat komisi iv yang berada di gedung DPR RI.

Masih menurut Dedi, masalah penguasaan lahan melalui HGU itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lalu atau sejak jaman orde baru bahkan cenderung bertambah hingga saat ini.

“Isunya jutaan hektare dikuasi oleh segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan besar, kita perlu kebenaran itu sehingga perlu memanggil kementrian terkait,” tambah Dedi Mulyadi, yang ingin memastikan bagaimana segelintir orang bisa menguasai jutaan hektare lahan.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) perlu membuat kajian tentang kepemilikan HGU yang mencapai jutaan hektare tersebut. Apalagi yang menguasainya hanya segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan besar.

“Pengkajian itu perlu, untuk penataan pembangunan dan kepemilikan hak atas tanah yang berkeadilan,” terang Dedi, yang mengisyaratkan bahwa ada ketidakadilan bagai langit dan bumi antara rakyat kecil dengan segelintir orang yang kuasai jutaan hektar lahan tersebut.

Bukan tanpa alasan komisi iv akan melakukan pemanggilan terhadap kementerian LHK tersebut. Karena bagaimanapun lembaga kementrian merupakan pembantu presiden, yang harus selaras pemikirannya dengan program-program yang presiden agendakan.

“Program presiden masalah reformasi agraria sangat bagus, ini harus ditunjang oleh kementrian terkait salah satunya kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. Agar tidak mengeluarkan HGU sembarangan, demi tersedianya lahan untuk ditempati rakyat secara berkeadilan,” beber Dedi Mulyadi.

Sehingga, dalam pertemuan nanti Dedi akan menanyakan tentang mekanisme untuk memperoleh HGU sesuai atauran atau belum. Kemudian lahan yang sudah keluar HGU nya sudah dimanfaatkan atau belum.

“Kalau areal hutan itu belum terkelola dengan baik, sebaiknya kementrian LHK melakukan evaluasi untuk dikembalikan lagi menjadi hutan lindung atau hutan adat,” tutup Dedi Mulyadi mengakhiri pembicaraan melalui seluller.

Masalah jutaan hektare lahan yang dikuasai segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan besar, belakangan ini ramai di perbincangkan terutama setelah Mahfud MD mencuit dalam twitter nya. (Adw/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds