Dedi Mulyadi : Perusahaan Ketahuan Merusak Lingkungan, Langsung Tindak Tegas dengan Denda yang Tinggi

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, saat berkunjung ke salah satu pabrik atau perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, saat berkunjung ke salah satu pabrik atau perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Bagi para pelaku industri yang nyata-nyata merusak lingkungan alam harus ditindak secara tegas, hal itu untuk memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan melakukan perusakan lingungan.

Saya punya saran langsung saja denda perusahaannya, biar langsung masuk ke rekening menteri keuangan. Karena bila menunggu penyelesaian hukum akan rumit dan butuh waktu, kemudian juga tidak menyelesaikan inti masalah.

Demikian hal itu disampaikan anggota DPR RI yang menjabat sebagai wakil ketua komisi IV di gedung senayan, setelah usai melakukan peninjauan kebeberapa pabrik yang ada di kabupaten purwakarta, kemarin Rabu (12/08).

“Uang yang masuk ke rekening menteri keuangan dari perusahaan yang merusak lingkungan, kemudian disalurkan ke kementrian lingkungan hidup. Tujuannya agar uang tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, dampak dari perusahaan tersebut,” kata Dedi Mulyadi, memberikan gagasannya kepada pemerintah.

Dedi kemudian mencontohkan beberapa negara, salah satunya Finlandia, bagi mereka yang ketahuan merusak atau melakukan pencemaran lingkungan langsung di denda dengan uang yang cukup mahal.

“Di Finlandia, orang yang melanggar undang-undang lingkungan hidup langsung didenda. Bila menebang satu pohon, maka harus membayar atau mengganti dengan 1000 pojon,” tambah Dedi Mulyadi.

Adapun perusahaan yang didatangi atau di kunjungi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu antara lain, PT. South Pacific Viscose, Indho Barat Rayon dan Indorama syntetics.

Menurut Dedi, permasalahan kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang akut. Karena isu masalah lingkungan seringkali perusahaan beranggapan bisa diselesaikan secara diplomasi, sehingga pengeluaran untuk menyelesaikan lingkungan yang rusak habis di tataran diplomasi.

“Sehingga problem pokonya berupa kerusakan lingkungan terabaikan, ini yang harus menjadi pr bersama untuk menyelesaikan problem utama kerusakan lingkungannya. Bukan diplomasinya,” tegas Dedi Mulyadi. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds