Marak Pernikahan di Bawah Tangan, Begini Respon Penggiat Ketahanan Keluarga

Ilustrasi menikah

Ilustrasi menikah


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Kasus pernikahan di bawah tangan alias belum tercatat secara hukum negara ternyata tidak hanya pasangan suami-istri dari kalangan masyarakat biasa di Kabupaten Purwakarta saja.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita RMOLJabar (Pojokjabar.com group), disinyalir, hal serupa juga masih terjadi pada kalangan ASN di wilayah tersebut. Bahkan, status ‘kawin amil’ itu juga diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat ditingkat eselon dua dan tiga untuk bisa beristri lebih dari satu.

Padahal, saat ini Pemkab Purwakarta bersama Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama setempat tengah melakukan penyisiran keberadaan pasutri yang status pernikahannya masih di bawah tangan.

Menanggapi permasalahan diatas, Penggiat Ketahanan Keluarga di Purwakarta, Ridha Pangestu Widia Astuti mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap pendidikan di keluarga yang diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat dan bangsa.

Selain itu, akan timbul pertanyaan, bagaimana bisa ASN itu membiayai kehidupan sehari-hari bersama lebih dari satu istri? Sementara tunjangan yang diberikan pemerintah hanya untuk satu istri.

“Hal ini berpotensi pada penyalahgunaan jabatan atau mungkin lebih jauh lagi, pejabat tersebut berpotensi melakukan korupsi. Karena ada soal gaya hidup, baik individu maupun keluarga dalam praktek korup yang marak terjadi,” kata Ridha, Kamis (16/7).

Aktivis jebolan Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh Yayasan Salman ITB Bandung itu juga mengatakan, pejabat negara yang melakukan pernikahan di bawah tangan, akan terjadi mal administrasi dalam pencatatan kependudukan.

“Di sisi lain pemerintah daerah tengah gencar melakukan pencatatan pernikahan warga melalui program itsbat nikah yang dibiayai oleh negara. Inikan kontraproduktif,” ujarnya.

Selain itu, Ridha juga mengatakan status perkawinan bawah tangan tersebut sangat merugikan pihak perempuan dan juga anak-anak hasil pernikahannya. Karena pada prakteknya masih banyak perempuan yang nikah bawah tangan tak memiliki sertifikat nikah resmi dari negara.

“Akibatnya mereka tidak bisa mengklaim hak-hak pernikahan mereka, termasuk hak untuk memiliki sejumlah properti bersama dan harta gono-gini jika bercerai,” demikian Ridha.

(rmol/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds