Aliansi Mahasiswa Bersiap Turun Kejalan, Bakal Pertanyakan Anggaran Covid19 dan Kasus Tanah Kuburan

Ketua Aliansi Mimbar Kebebasan Mahasiswa, Sahrul Ramdani (Kaos putih hitam) saat membicarakan rencana aksi turun ke Jalan bersama beberapa rekan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Purwakarta.

Ketua Aliansi Mimbar Kebebasan Mahasiswa, Sahrul Ramdani (Kaos putih hitam) saat membicarakan rencana aksi turun ke Jalan bersama beberapa rekan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Purwakarta.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Aliansi mahasiswa yang tergabung kedalam Mimbar Kebebasan Mahasiswa akan turun kejalan, mereka akan melakukan aksi menyuarakan beberapa hal yang selama ini terkesan kurang transparansi.

Baik itu masalah anggaran maupun masallah kasus hukum dugaan korupsi yang sudah lama menggantung dan belum ada titik terangnya.

Yang pertama masalah transparansi anggaran penanganan covid19, karena anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah cukup besar. Tapi hasilnya masih mengecewakan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang terpapar virus corona.

“Berapa puluh milyar anggaran yang digelontorkan? Larinya ke OPD mana saja, peruntukannya seperti apa? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang perlu ditanyakan kepada Bupati,” beber Syahrul Ramdani, ketua Aliansi Mimbar Kebebasan Mahasiswa kepada pojokjabar.

Selain itu, kami juga akan mempertanyakan kepada aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini terkesan stag atau berdiam ditempat tanpa diketahui oleh umum kelanjutan dugaan korupsi tersebut.

“Yang pertama masalah dugaan penjualan asset tanah desa (tanah bengkok) yang terjadi di Desa Campakasari Kecamatan Campaka. Kemudian juga dugaan potongan dana jasa kesehatan (Kapitasi) dari BPJS yang dilakukan oleh oknum dinas kesehatan,” jelas Sahrul, menerangkan agenda aksi yang akan disampaikan baik itu kepada bupati maupun penegak hukum.

Tidak transparasinya anggaran covid19 dan masalah dugaan korupsi yang masih mengambang, hal itu dapat memicu kurang percayanya masyarakat baik kepada bupati dan juga penegak hukum.

“Kami minta masalah anggaran covid19 dibuka ke publik, biar semua tau berapa anggarannya. Kemudian untuk masalah penegakan hukum dugaan korupsi juga secepatnya di proses, agar hal itu bisa menjadi efek jera bahwa penegakan hukum masalah korupsi benar-benar ditegakkan,” tambah Sahrul panjang lebar.

Sementara untuk aksinya sendiri, rencananya akan dilakukan minggu depan. Karena saat ini tengah mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan berbagai elemen mahasiswa di purwakarta.

“Kalau tidak ada aral melintang, kita akan melakukan aksi turun ke jalan minggu depan,” tutup Sahrul. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds