Ketua DPRD : Bupati Kena Warning Menkeu Dampaknya Pegawai Bisa Tidak Gajian

Bupati Purwakrta Anne Ratna Mustika, saat dicecar sejumlah anggota dewan akibat keluarkan surat edaran nomor 900 dan masalah penerapan psbb.

Bupati Purwakrta Anne Ratna Mustika, saat dicecar sejumlah anggota dewan akibat keluarkan surat edaran nomor 900 dan masalah penerapan psbb.


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkena warning dari kementrian keuangan, yaitu penundaan anggaran sebanyak 35% dari anggaran pusat.

Demikian hal itu disampaikan ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi, saat usai melakukan rapat koordinasi pelaksanaan PSBB yang sedang digelar oleh pemerintah daerah.

“Untuk masalah reses kita ada penundaan, hal ini dampak dari warning oleh menteri keuangan (menkeu) kepada pemerintah daerah. Otomatis ada penundaan transfer Dana Alokasi Khusus (DAU),” kata Ahmad Sanusi, ketua dprd purwakarta dari fraksi golkar saat diwawancara sejumlah media di kanror DPRD Putwakarta kemarin petang.

Bila anggaran dari pusat tidak bisa dicairkan, atau tidak di beri anggaran oleh pusat akan menjadi masalah yang serius bagi Kabupaten Purwakarta.

“DAU nya kosong akan menjadi masalah bagi APBD yang juga bakal kosong. Bila itu terjadi, maka bisa-bisa gaji pegawai semua tidak terbayar,” tambah ketua dprd Ahmad Sanusi.

Kondisi krisis keuangan yang di alami pemda purwakarta tentu sangat berdampak dalam segala rencana yang sudah di siapkan, termasuk masalah pembangunan dan segala kegiatan di setiap OPD.

Salah satu kegiatan yang di tiadakan karena krisis keuangan tersebut yaitu kegiatan reses anggota dewan, hal itu membuat para anggota dewan menggerutu tak karuan.

“Bulan ini reses di tiadakan, sesuai dengan surat edaran bupati nomor 900,” tutup Ahmad Sanusi. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds