Karena Lemahnya Pengawasan dari Provinsi, Galian C Menjamur Dimana-mana

Salah satu alat berat saat melakukan aktivitas galian c (tanah merah) di daerah kecamatan sukatani.

Salah satu alat berat saat melakukan aktivitas galian c (tanah merah) di daerah kecamatan sukatani.

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Salah satu kebijakan yang hingga saat ini masih dilema yaitu terkait izin peryambangan galian C (Pasir dan Tanah Merah), karena untuk masalah izin pertambangan tersebut ditarik ke provinsi.

Dampaknya masalah pengawasan menjadi lemah, baik dari itansi terkait dan para pemegang kebijakan yang bisa melakukan penutupan tempat-tempat galian C.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak-pihak terkait, galian C bermunculan bak jamur di musim hujan. Para oknum perusak lingkungan ini, dengan santainya membuka galian-galian C baik tanah merah maupun pasir seenak udelnya sendiri secara ilegal.

Para pengawas didaerahpun seperti tak memliki taring, padahal mereka memiliki baju besi untuk menertibkan. Kadang mereka yang di daerah, selalu beralasan bahwa masalah penertiban tempat-tempat galian C kewenangannya berada di tingkat provinsi.

Seperti salah satu contoh, aktifitas penambangan tanah merah di Desa/Kecamatan Sukatani, yang diduga tidak memgantongi izin galian atau ilegal.

Sehingga sampai Bupati Purwakarta, Anne Ratana Mustika, harus turun tangan dan memerintahkan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  menutup aktivitas galian tanah tersebut.

Padahal bila saja galian C tersebut kewengan izinnya ada di kabupaten/kota, maka tidak perlu sekelas bupati turun tangan. Cukup satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) melakukan penutupan.

“Saya sudah perintahkan langsung ke Kasatpol PP untuk menutup galian tanah itu,” kata wanita yang akrab disapa Ambu Anne, saat ditemui di komplek Pemkab Purwakarta, kepada awak media.

Menurutnya, instruksi penutupan galian tanah ilegal disampaikan  menyusul banyaknya aduan dari masyarakat sekitar tentang galian tanah tersebut.

“Saya sudah meminta Satpol PP Kabupaten menutup semua galian tanah, karena selain merusak lingkungan sebagian besar galian pun biasanya tidak berizin alias ilegal. Tak hanya itu ceceran tanahnya kemana-mana jadi kan bahaya, apalagi sekarang masuk musim penghujan,” tegasnya.

Sementara, Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta, Aulia Pamungkas, mengatakan, pihaknya akan mengontrol lokasi galian tanah tersebut.

“Kita akan kontrol lagi ke sana, nah untuk soal penutupan itu wewenang pemprov Jabar, namun kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait soal ini,” singkatnya. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds