SPPD Fiktif : Pelayannya Masuk Bui Merasakan Dingin Penjara, Tuannya Ongkang-ongkang Kaki

Kedua terdakwa korupsi sppd fiktif dprd 2016, Moch.Rifai dan Ujang Hasan saat sidang perdana, Rabu (12/12).

Kedua terdakwa korupsi sppd fiktif dprd 2016, Moch.Rifai dan Ujang Hasan saat sidang perdana, Rabu (12/12).

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Walaupun kasus korupsi sppd fiktif tahun 2016 di dprd purwakarta sudah disidangkan dan menghukum dua orang terdakwa, namun banyak masyarakat purwakarta masih belum puas dengan masalah hasil akhir kasus tersebut.

Masyarakat menilai, bahwa terdakwa mantan keuangan dan sekretaris dewan hanyalah eksekutor yang menjalankan tugas atas dasar surat perintah. Sementara pemberi peritahnya tidak tersentuh sedikitpun, hingga kedua terdakwa dijebloskan ke penjara.

“Mantan sekretaris dewan (sekwan) dan mantan keuangan itu jabatan fungsional, yang ditugaskan untuk melayani para wakil rakyat di gedung dprd. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan anggaran dan kegiatan atas dasar surat perintah. Nah, yang membuat surat perintah ini siapa? masa pelayannya jadi terdakwa dan di bui harus merasakan dinginnya kamar jeruji besi, sementara tuannya ongkang-ongkang kaki,” ujar Asep Saepudin, ketua lsm gerakan masyarakat peduli bangsa (gmpb), mempertanyakan kenapa pembuat surat perintahnya malah melenggang seolah tak tersentuh hukum.

Selain dari lsm gmpb, komunitas masyarakat purwakarta dikabarkan langsung mendatangi kantor Kejaksaan Agung. Kedatangan KMP mendesak lejagung agar memanggil dan memeriksa pejabat kejaksaan negri purwakarta.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak kejaksaan agung,” kata ketua KMP Zainal Abidin kesejumlah awak media beberapa waktu lalu.

Karena dalam kasus sppd fiktif di dprd, sekwan bertanggungjawab ke bupati melalui sekretris daerah sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat fungsional.

“Itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan sekretariat daerah dan sekretariat dprd. dalam aturan tersebut disebutkan bahwa sekretriat merupakan unsur pelayan yang dipimpin oleh sekretaris (sekwan),” beber Zainal.

Sehingga kewenengan dari sekwan hanya sebagai pelayan, atau melayani para anggota dewan yang terhormat.

“Peran sekwan tidak berdiri sendiri, tapi sangat tergantung kepada para pimpinan dewan dalam mengambil kebijakan di dprd. Salah satunya dalam mengambil kebijakan masalah anggaran,” tambah Zainal, yang merasa janggal bila hanya mantan sekwan dan bendahara menjadi terdakwa. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds