KPK Akan Selidiki Kasus Korupsi SPPD Fiktif 2016

Salah satu halaman koran Rakyat Merdeka yang yang sedang hangat di bahas masyarakat purwakarta, terkait dengan masalah kpk akan selidiki kasus korupsi sppd fiktif tahun 2016 di Purwakarta

Salah satu halaman koran Rakyat Merdeka yang yang sedang hangat di bahas masyarakat purwakarta, terkait dengan masalah kpk akan selidiki kasus korupsi sppd fiktif tahun 2016 di Purwakarta


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Kasus masalah korupsi SPPD Fiktif tahun 2016 di purwakarta kembali mengemuka, bahkan kabarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Hal itu sebagimana disampaikan wakil ketua KPK Saut Situmorang, bahwa kasus sppd fiktif di purwakarta tengah di kaji dan akan diperiksa oleh KPK koordinator wilayah (korwil) jawa barat (jabar)

“KPK korwil jabar akan pelajari kasus itu (sppd fiktif dprd purwakarta tahun 2016). Ya. Saya pelajari dulu,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, seperti dilansir koran harian rakyat merdeka (group pojoksatu) pada hari Senin lalu (12/08).

Pada dasarnya, kata Saut, setiap pengeluaran negara maupun daerah harus memiliki laporan yang jelas.

“Pengeluaran itu pertanggungjawabannya harus transparan dan akuntabel, enggak bisa sembarangan,” tambah Saut, dalam media tersebut.

Seperti diketahui, kasus korupsi sppd fiktif tahun 2016 telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 2,4 milyar. Walaupun kasus tersebut sudah di putus di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bandung, namun kerugian keuangan negaranya belum ada pengembalian.

Bahkan sejumlah element masyarakat di Purwakarta mulai mendesak pihak Kejaksaan untuk mengeluarkan sprindik baru, guna melakukan penyelidikan kembali.

Yang terbaru, sejumlah aliansi mahasiswa seperti dari HMI melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor dprd purwakarta hingga bentrok dengan aparat keamanan. Mereka menolak pelantikan anggota dewan yang baru, karena terlibat dalam kasus sppd fiktif tahun 2016 yang merugikan negara milyaran rupiah.

Bahkan sebelumnya, ketua lsm GPMB, Asep Saepudin, merasa aneh dengan masalah korupsi sppd fiktif tersebut walaupun sudah ada vonis terhadap para tersangka.

“Masa tuannya yang memberikan surat perintah (dari unsur pimpinan dewan-red) tidak kena, tapi pembantunya (kesekretariatan dewan – red) yang menjalankan yang di vonis. Inikan aneh,” kata Asep. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds