Ketika Ucapan ‘Wakil Tuhan’ Tak Didengar, Penegakan Hukum Semakin Suram dan Kelam

Para unsur pimpinan dprd purwakarta saat menjadi saksi kasus korupsi sppd fiktif 2016 di dprd purwakarta. (foto Dok)

Para unsur pimpinan dprd purwakarta saat menjadi saksi kasus korupsi sppd fiktif 2016 di dprd purwakarta. (foto Dok)


POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Pemerhati masalah kasus korupsi sppd fiktif pada dprd purwakarta, Asep Saepudin, angkat bicara terhadap kasus tersebut. Dirinya menilai, yang hingga kini kasus itu masih menjadi tanda tanya besar karena hanya dua orang di sekretariatan dprd yang menjadi terdakwa dan sudah di vonis oleh pengadilan tipikor bandung.

Padahal, saat persidangan di pengadilan tipikor bandung, ketua majelis hakim pernah memerintahkan kepada para jaksa dari kejari purwakarta untuk memeriksa 13 item aliran dana yang merugikan negara hingga milyaran rupiah.

“Saat sidang pada tanggal 6 Maret tibulan ke belakang, ketua majelis hakim kan sudah memerintahkan agar jaksa memeriksa 13 item aliran dana yang merugikan negara 2,4 Milyar. Tapi nyatanya hingga berbulan-bulan spridik baru belum ada kabar beritanya, ada apa dengan kejaksaan,” ujar Asep, ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB) melalui sambungan seluller.

Setiap sidang kasus sppd fiktif dprd purwakarta, lanjut Asep, kita dari gmpb selalu hadir untuk menyaksikan persidangan. Banyak fakta-fakta persidangan yang sampai saat ini belum juga di tindak lanjuti.

“Divisi tindak pidana korupsi gmpb tak pernah absen selalu mengikuti jalannya persidangan, sehingga kita mengetahui setiap fakta-fakta persidangan di pengadilan tipikor bandung,” tambah Asep, yang selalu konsisten memantau kasus korupsi di purwakarta.

Dari 13 item aliran dana sppd fiktif yang merugikan negara 2,4 Milyar tersebut, beberapa diantaranya ada yang mengalir ke sejumlah anggota dewan.

“Dalam 13 item aliran dana yang dibacakan oleh hakim tipikor bandung, ada aliran dana hingga ratusan juta rupiah kepada para anggota dewan yang didominasi oleh unsur pimpinan dewan,” beber Asep menambahkan.

Hakim tipikor jelas telah memerintahkan saat didalam persidangan, agar para jaksa memeriksa 13 item aliran dana yang merugikan negara hingga 2,4 Milyar rupiah.

Hakim yang mengadili setiap kasus di persidangan selalu di identikan sebagai ‘wakil tuhan’ untuk memberikan rasa keadilan untuk masyarakat secara luas. Bila suara hakim atau wakil tuhan di bumi sudah tidak didengar apalagi masyarakat jelata, hukum dan rasa keadilan itu semakin suram dan gelap untuk ditegakkan. (Adw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds