Setelah Kasus DPRD Diperkirakan Kejaksaan Akan Bidik Dugaan Korupsi di Beberapa Dinas

Asep Saepudin ketua LSM GMPB (Gamis Merah/tengah) beberapa waktu lalu saat mengisi acara maulid nabi Muhammad SAW.

Asep Saepudin ketua LSM GMPB (Gamis Merah/tengah) beberapa waktu lalu saat mengisi acara maulid nabi Muhammad SAW.

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Selain kasus SPPD Fiktif DPRD, diduga masih ada beberapa kasus lain yang tengah di bidik oleh pihak kejaksaan terkait masalah korupsi yang selama ini tidak tersentuh.

Saat ini pihak kejaksaan kemungkinan besar masih konsentrasi rerlebih dahulu di kasus SPPD Fiktif, yang sudah menjerat dua orang tersangka dan siap disidangkan di pengadilan tipikor bandung.

“Dari isu yang beredar ada beberapa dinas di lingkungan pemda purwakarta yang kami duga tengah dibidik oleh pihak kejaksaan, namun kebenarannya masih simpang siur dan belum pasti,” ujar Asep Saepudin, ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB) yang selalu konsen menyoroti masalah korupsi di Purwakarta.

Kita juga tengah menunggu fakta-fakta persidangan kasus SPPD fiktif, agar, kasus yang diduga merugikan negara milyaran rupiah tersebut bisa terbuka dengan terang benerang. Jangan sampai ada image di masyarakat ‘ada yang di korbankan.

“Kami akan berusaha hadir untuk mengikuti setiap persidangan kasus tersebut di pengadilan tipikor, untuk sidang perdananya informasi yang kami terima hari Rabu tanggal 12 nanti. Kami berharap ada fakta-fakta baru di persidangan nanti yang belum diketahui publik secara utuh,” tambah Asep panjang lebar.

Seperti diketahui, kasus sppd fiktif yang menyeret dua orang mantan pejabat di dewan tersebut menjadi sorotan publik khususnya di Purwakarta.
Karena selain para pegawai dilingkungan sekretariat dewan yang diperiksa kejaksaan, para wakil rakyat yang jumlahnya puluhanpun pernah di periksa oleh pihak kejaksaan.

Kedua mantan pejabat yang akan duduk merasakan kursi panas di pengadilan tipikor yaitu mantan sekwan (MR) dan matan keuangan (HUS), keduanya disangkakan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara 2,4 Milyar tahun anggaran 2016. (Mar/pojokjabar)

loading...

Feeds