Diduga Ada Aroma Politik Dibalik Laporan Masalah Siltap ke KPK

Salah satu anggota KPP diduga berada di kantor KPK saat melaporkan masalah Siltap./Foto: Ade

Salah satu anggota KPP diduga berada di kantor KPK saat melaporkan masalah Siltap./Foto: Ade

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Tersiar kabar Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) melaporkan masalah penundaan pembayaran siltap di Purwakarta ke KPK. Salah satu komunitas dari Purwakarta itu menurut informasi mendatangi kantor KPK Selasa kemarin (15/05).

Siltap Berbulan-bulan Tak Kunjung Cair, Perangkat Desa di Purwakarta Mulai Gaduh

Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta Iyus Permana mengatakan bahwa penundaan pembayaran siltap tidak bermasalah.

“Itu sepertinya ada aroma fitnah, keterlambatan pembayaran itu terjadi karena target pendapatan daerah tidak tercapai. Jadi, pembayaran siltap ditunda dulu tahun kemarin dan dibayarkan tahun ini. Karena itu, tidak ada masalah, karena tetap dibayarkan. Informasi KPP itu terindikasi hoax,” kata Iyus, Rabu (16/5/2018) di Purwakarta.

Senada dengan Iyus, Sekretaris Badan Keuangan dan Asset Daerah Norman Nugraha menjelaskan ihwal siltap untuk aparat desa. Menurut dia, Bupati Purwakarta saat itu, tidak serta merta bisa mencairkan anggaran tanpa nomenklatur dan ketersediaan dana.

Tercengang, Segini Gaji Aparat Desa Tiap Bulan, APDESI Tak Soalkan Telat Bayar Sitlap, Pasalnya…

“Kalau tidak ada dua hal itu, maka tidak bisa cair,” singkatnya.

Siap Laporkan Penyebar Hoax dan Fitnah

Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Purwakarta Lalam Martakusuma mengatakan bahwa langkah KPP telah mencoreng nama baik Purwakarta. Karena itu, pihaknya mengaku tidak segan melaporkan balik organisasi tersebut.

DPRD Purwakarta Kembali Diterjang Isu Tak Sedap, Ini Dia Isunya..

Ditambah, organisasi tersebut digawangi Munawar Holil dan Riyad Abdul Hanan yang juga merupakan relawan Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sehingga, Lalam mencium aroma politik yang sangat kental dibalik pelaporan mereka.

Untuk diketahui, keduanya tergabung dalam salah satu simpul relawan Ridwan Kamil yakni BARKA atau Baraya Ridwan Kamil.

“Kami tidak akan segan kepada pihak yang mengganggu kondusivitas masyarakat Purwakarta. Kita ketahui, ini momen pilkada, pasti ada pihak-pihak yang menghalalkan segala cara,” geram Lalam.

Waduh, Setnov Klaim Pernah Berada di Sentul, Begini Pengakuannya kepada KPK

Hal senada diungkapkan oleh Ketua GIBAS Purwakarta Hari Kristiawan. Menurut dia, konsistensi penegakan hukum mutlak harus dilakukan. Akan tetapi, kata dia, pelaksanaannya tidak boleh ditunggangi pihak yang berkepentingan secara politik.

“Jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan hukum demi kepentingan politik. Ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat dimana pun termasuk Purwakarta. Semuanya harus taat hukum tetapi tidak boleh berdasarkan kepentingan politik,” timpal Hari.

Secara organisatoris, pihaknya siap menjaga kondusivitas Purwakarta dari pihak yang mencoba mengganggu.

Anggota Komisi XI DPR RI Ini Harta Kekayaannya Capai Rp 15.417.196.088, Detailnya?

“Siap, tentu kami jaga Purwakarta dari pihak semacam itu,” pungkasnya.

(Adw/pojokjabar)

loading...

Feeds