Babak Baru Pengusaha Vs Pemkab, DPRD Jangan Bungkam

Kabag Humas Setda Kuningan Wahyu Hidayah. Pay/pojokjabar

Kabag Humas Setda Kuningan Wahyu Hidayah. Pay/pojokjabar


POJOKJABAR.com KUNINGAN – Memanasnya polemik pengusaha dengan pemerintah daerah. Mendapat respon dari tokoh masyarakat kuningan selatan.

“Hemat saya, pemda harus secepatnya menyelesaikan ini,sebelum kebobrokan kinerja pemda akut,” ungkap Mantan Kepala Desa Jagara, Kecamatan Darma yakni, Umar Hidayat kepada wartawan.

Umar mengatakan, pihaknya mendorong pengusaha untuk konsisten dalam melakukan gugatan ini. Pasalnya, tindakan kecerebohan pemda sebagai pelayan masyarakat ini, sudah masuk dalam stadium tiga.

“Gugatan waduk cileuweung saja belum terselesaikan, sekarang udah muncul lagi perkara baru.
Siapapun itu investornya saya berharap maju terus desak supaya pemda bertanggung jawab atas kecerobohannya,” kata Umar yang juga ketua Komunitas Jaring Apung alias tani Ikan jaring Apung Waduk Darma.

Selain itu, kata Umar, untuk pemerintah daerah melalui DPRD Kuningan. Jangan terlihat acuh dengan permasalahan yang memanas seperti ini.

“Anggota DPRD itu wakil kami rakyat dibawah. Jadi, sudah sangat pantas dan terhormat, jika fungsi kerjanya itu nyata dan terbukti,” ujarnya.

Menyinggung soal kerja DPRD Kuningan , kata Umar, itu bisa melakukan pemanggilan kepada bupati dan para pejabat bersangkutan.

“Anggota dewan punya hak loh. Jadi, gak ada yang tak mungkin dalam menggali dan melerai antara pemda dengan orang pemgusaha dalam kasus dugaan gratifikasi soal perizinan ini,” jelas Umar tadi.

Terpisah, Kabag Humas Setda Kuningan yakni Wahyu Hidayah, mengatakan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tentunya akan mengikuti aturan terhadap polemik yang berkembang seperti saat ini. “Ya, SKPD tentunya mengikuti aturan hukum,” kata Wahyu kepada wartawan belum lama ini.

Wahyu menambahkan, polemik ini juga bisa dimediasi,dalam luar penjadwalan sidang gugat pengusaha terhadap pemda. “Kan ini bisa proses diluar jadwal sidang,” jelas Wahyu.

Sekedar informasi,Meski batal dalam jadwal perdana, Gugatan yang dilakukan pengusaha asing yakni PT. B & K jelas bikin malu masyarakat kuningan. Pasalnya, tindakan itu merupakan penilaian buruk yang mengundang sebab akibat.

“Ada apa sehingga pengusaha melakukan terhadap ‘negara’ di kuningan ini?” tanya akitivis pendidikan non formal yakni Fajriyah saat usai mendengar kejadian luar biasa ini.

Logika sederhana, kata dia, permalukan ini sangat jelas, bahwa kinerja pemerintah daerah sangat buruk. Terlebih dengan tuntutan pengusaha yang mencantumkan kerugian materil imateril hingga sebesar Rp. 25 Milliar.

“Jadi selama ini, uang pengusaha hingga rugi begitu, pasti ada yang menggunakan di kalangan oknum,” kata dia seraya menambahkan, siapapun yang dirugikan dalam bidang tertentu. “Pasti akan ‘bernyanyi’ yang disertai kekecewaan,” imbuh Fajriyah yang Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Ihya, yang kini menjadi UNISA Kuningan.

(amd/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds