Kasus Investor Gugat Pemkab Kuningan Semakin Memanas

Dipa Semedi, selaku kuasa hukum saat memberikan keterangan. Pay/pojokjabar

Dipa Semedi, selaku kuasa hukum saat memberikan keterangan. Pay/pojokjabar


POJOKJABAR.com, KUNINGAN – Meski batal dalam jadwal sidang perdana, Gugatan yang dilakukan pengusaha asing yakni PT. B & K, diangap memalukan masyatakat Kuningan oleh akitivis pendidikan non formal, Fajriyah.

Fajriyah menegaskan, sikap Pemkab Kuningan dalam hal menyikapi gugatan investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Kuningan, malah dibuat kecewa dan dianggap Pemkab menghambat perkembangan wilayah Kuningan.

“Jelas bikin malu masyarakat kuningan. Tindakan itu merupakan penilaian buruk yang mengundang sebab akibat,” tutur Fajriah kepada pojokjabar.com

Fajriah menambahkan, ada apa sehingga pengusaha melakukan gugatan terhadap ‘negara’ di Kuningan ini.

Logika sederhana, kata dia, permalukan ini sangat jelas, bahwa kinerja pemerintah daerah sangat buruk.

Terlebih dengan tuntutan pengusaha yang mencantumkan kerugian materil imateril hingga sebesar Rp25 Milliar.

“Jadi selama ini, uang pengusaha hingga rugi begitu, pasti ada yang menggunakan di kalangan oknum,” kata dia

Siapapun yang dirugikan dalam bidang tertentu, lanjut Fajriah, pasti akan ‘bernyanyi’ yang disertai kekecewaan. Melihat peristiwa ini,lanjut dia,tentu harus menjadi perhatian semua lapisan. Terutama pihak penyelengara negara di daerah.

“Baik pejabat eksekutif maupun legislatif itu harus kompak dalam menghadapi kejadian luar biasa seperti ini. Ada apa sebenarnya, dengan penyelenggara negara di kuningan?” tanya dia yang juga Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Ihya, yang kini menjadi UNISA Kuningan.

Selain itu, sambung Fajriyah mengatakan, tanggungjawab dalam menghadapi permasalahan gugatan ini. Berdampak pada kedatangan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Sebab, mendalami atas kajian terhadap tindak gugatan pengusaha itu menuntutu uang hingga milliaran rupiah.

“Lantas darimana, jika Pemkab harus membayar atas kerugian pengusaha tersebut. Jelas semua uang pemerintah itu merupakan uang rakyat dan jangan sampai membuat kekecewaan menambah terhadap masyarakat,” ujarnya

Menyinggung soal buruk penyelenggara negara dikuningan, kata dia mengatakan, sudah sangat banyak dan seting bicara keburukan yang dilengkapi kejanggalan pemerintah dalam tugas sebagai pelayan terhadap masyarakat.

“Misal, soal pembebasan lahan warga kawasan proyek Waduk Kuningan dan saat ini, tentang perizinan yang terus menerus menjadi ladang para penegak hukum untuk bertindak,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan sidang perdana gugatan perdata PT. B & K Invest terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang dijadwalkan batal digelar. Alasan itu, akibat adanya kekurangan persyaratan teknis baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

Selain itu, adanya beberapa pihak lain yang tidak hadir dalam persidangan tersebut juga menjadi alasan majelis hakim menunda persidangan.

(amd/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds