Mantan Sekda Tasik Minta Jaksa Masukkan Nama Wagub Uu dalam Tuntutan Korupsi Bansos

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. (ist)

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. (ist)

POJOKJABAR.com, BANDUNG— Mantan Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir melalui pengacara Bambang Lesmana, meminta JPU memasukkan nama Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam tuntutan.

Bambang juga mengatakan, peran mantan Bupati Tasikmalaya tersebut telah terbukti dalam persidangan dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Tasikmalaya.

Jaksa penuntut umum dari Kejati Jabar saat ini masih menyusun draft tuntutan kasus sunat dana bantuan sosial kabupaten Tasikmalaya.

Baca :

Sidang Tuntutan Korupsi Mantan Sekda Tasikmalaya Batal, Sekda Sering Sebut Nama Wagub Uu

Usai persidangan hari ini, Senin (25/3), pengacara mantan Sekda kabupaten Tasikmalaya, meminta jaksa mengakomodir peran wakil gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam tuntutannya.

Pengacara Abdul Kodir, Bambang Lesmana mengatakan, peran mantan Bupati Tasikmalaya tersebut telah terbukti dalam persidangan.

“Uu disebutkan memberi instruksi kepada Sekda dan jajaran mencari dana untuk kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pembagian hewan kurban yang tak masuk pos anggaran Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (25/3).

Bambang menilai, sangat jelas nama Uu perlu dimasukkan di tuntutan.

“Dalam istilah hukum ada azas berbagi kesalahan. Kesalahan terdakwa ini bukan hanya di terdakwa saja yang melakukan perbuatan. Ada peran orang lain yaitu perintah atau instruksi. Itu yang harus dipertimbangkan majelis hakim dan jaksa,” ujarnya.

Dalam dakwaan juga sebenarnya nama Uu sudah disebut. Akan tetapi, kata Bambang, nama Uu dan perannya masih samar.

“Di dakwaan memang samar peran Pak Uu, cuma dalam fakta sidang sudah jelas,” tuturnya.

Pihaknya pun menyayangkan Uu yang tak hadir saat dipanggil sebagai saksi di persidangan. Oleh karenanya, dia menilai ketidakhadiran Uu membenarkan atas instruksi tersebut.

“Kalau orang diperintah itu kan harusnya ada membuka kebenaran, harus diperiksa. Dengan tidak hadirnya, beliau melepaskan diri dari hak,” jelasnya.

“Dari keterangan saksi dan terdakwa memang diperintah. Harusnya Pak Uu datang supaya dia membela diri kalau tidak melakukan. Dengan tidak datang hak dia membela tidak ada. Secara otomatis membenarkan,” tutur Bambang.

 

(arf/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds