KPU Majalengka Beberkan Langkah Tangkal Kendala Penyusunan DPT

Rakor KPU Majalengka./Foto: Rmol

Rakor KPU Majalengka./Foto: Rmol

POJOKJABAR.com, MAJALENGKA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) sering menemukan kendala penyusunan DPT lantaran dinamisnya data kependudukan.

Guna mengantisipsi hal itu, KPU Kabupaten Majalengka mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT Pemilu 2019. Acara dipusatkan di Aula RM. Nera Majalengka, Sabtu (2/2).

Ketua KPU Kabupaten Majalengka Agus Syuhada mengemukakan, Rakor ini sebagai tindaklanjut dari turunnya petunjuk teknis dari KPU RI terkait Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019. Rakor menghadirkan jajaran PPK dan PPS se-Kabupaten Majalengka.

“Rakor sejatinya adalah knowledge leveler, penyelarasan pengetahuan sehingga ada keseragaman pemahaman dalam teknis aplikatif di lapangan,” ungkap Agus Syuhada kepada RMOLJabar, Sabtu (2/2) malam.

Agus memaparkan, dalam Rakor dibahas tentang berbagai petunjuk tekhnis, antara lain mekanisme penyusunan DPK serta penyusunan DPK menjadi DPT. Selain itu, disinggung pula penyusunan DPTb pemilih pindah dari daerah asal, penyusunan DPTb pemilih pindah dari daerah tujuan, perbaikan DPT dan jadwal penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT.

“Rakor terkait dengan penyusunan DPTb, DPK dan perbaikan DPT menjadi sangat penting karena salah satu indikator kesuksesan Pemilu adalah apabila rakyat yang sudah memiliki hak pilih bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik,” ujarnya.

Menurut PKPU 37 Tahun 2018, jelasnya, pindah memilih saat Pemilu 2019 dapat dilakukan bagi pemilih yang bekerja di luar domisili, sedang belajar/nyantri/kuliah, sedang dirawat di panti sosial/rehabilitasi, menjadi napi/tahanan dan tertimpa bencana alam.

“Beberapa kendala teknis memang ditemui di lapangan, seperti perubahan data kependudukan yang dinamis secara langsung akan berdampak terhadap DPT, belum lagi masalah-masalah lain seperti pendataan pemilih di Lapas, banyak yang tidak punya alamat jelas karena tidak diakui lagi oleh keluarganya, selain itu juga keluar masuknya penghuni Lapas menjadi kendala lainnya,” menurut Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, pemilih yang sudah terdaftar di DPTb wajib menggunakan Formulir A5 yang merupakan formulir pindah memiih. Formulir tersebut bisa didapatkan di PPS setempat atau KPU Kabupaten Majalengka, agar dapat menggunakan hak pilih pada 17 April 2019. Bahkan, kata Agus, seluruh penyelenggara akan secara pro aktif mendata masyarakat pemilih dan memastikan agar tak satu pun terlewat.

“Upaya untuk melindungi hak pilih rakyat gencar dan masif dilakukan oleh KPU Kabupaten Majalengka, ini dibuktikan dengan pro aktifnya KPU, PPK dan PPS jemput bola langsung turun ke masyarakat,” tegas Agus.

(son/rmol/pojokjabar)

loading...

Feeds