Kabupaten Sumedang Bakal Miliki Perda Haji

Ilustrasi Perda

Ilustrasi Perda

POJOKJABAR.com, SUMEDANG – Politisi Golkar, Yogie Yaman Sentosa memastikan, Pemkab Sumedang akan memiliki perda penyelenggaraan ibadah haji sesuai amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

”Subtansi dalam Perda itu, yakni pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji daerah ( PPIHD) dan fasilitasi transportasi dari daerah asal ke embarkasi, kemudian dari debarkasi kedaerah asal,” ujarnya kepada Radar Sumedang (Pojoksatu.id Group) di Sekretariat DPRD, Jum’at (4/1).

Yogi yang juga menjabat sebagai ketua Pansus Perda Haji mengatakan, Jemaah Haji mempunyai hak di antaranya akomodasi dan transportasi.

Menurutnya, dalam Pasal 7, jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi.

”Selain itu juga ada hak pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi, perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia, penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji. Lebih dari itu ada juga pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air,” tuturnya.

Yogie menambahkan sebelumnya sempat ada pungutan atau iuran ke calon jamaah haji perihal transportasi. Namun kedepan, jika Perda ini telah diberlakukan, tentu akan di biayai oleh APBD. Meski demikian, sambung Yogie realisasi Perda ini baru akan dilaksanakan pada 2020 mendatang.

Lantaran untuk tahun 2019, Yogi menyebutkan belum bisa dianggarkan. Sehingga kedepan, dalam impelementasinya bisa mencapai 1 juta rupiah per jamaah, dengan mengacu pada yang sudah dilaksanakan oleh KBIH untuk biaya transpotrtasi.

”Disini, tugas Pemda berkewajiban melayani calon jamaah dan meringankan biaya pelaksanaan ibadah haji yang dibebankan kepada calon jemaah haji. Kemudian transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nanti saat Peraturan Daerah dibuat,” tandasnya.

(RBD/jim/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds