Terlibat Kasus Korupsi, Delapan ASN Pemkab Sumedang Dipecat

Ilustrasi korupsi

Ilustrasi korupsi


Lain halnya sambung Endi dengan usulan penisun sebelum kasus itu terjadi, maka ada hak penisun.

“Jadi misalkan kasus itu jauh sebelum dirinya mengajukan pensiun, atau sebelum dirinya ditetapkan menjadi tersangka.

Terpisah, Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir membantah, bahwa keputusan pemecatan ini telah diabaikan Pemkab Sumedang.

Pasalnya pemberhentian ini telah dilayangkan jauh-jauh hari kepada Pemkab Sumedang dari surat keputusan tiga Menteri, terkait keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk memberhentikan setiap ASN yang telah divonis melakukan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya, Pemkab sendiri baru melaksanakannya di akhir-akhir.

“Enggak sudah ada, sudah saya tandatangani, karena kan masih ada yang proses hukum, belum inkrah juga. Jadi intinya Bupati telah melaksanakan aturan sebagaimana SK tiga menteri tersebut,” jawabanya singkat.

Dony pun menyayangkan jika ada PNS Sumedang yang melanggar aturan. Sebab statusu PNS di Indonesia merupakan jabatan yang diincar banyak orang.

“PNS itu harus betul-betul menjaga citra dirinya, menunjukkan integritasnya, jadi jangan sekali-kali melanggar aturan. Karena ketika aturan tersebut dilanggar, itu akan menjadi konsekuensi bagi dirinya, saya ingin PNS di Sumedang itu selamat. Tadi saya sampaikan pada pelantikan yang CPNS itu harus bersyukur, ratusan ribu orang mau jadi PNS, tapi ini sudah jadi PNS punya ambisi lebih,” tandasnya.

(RBD/jim/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds