Hutan Rakyat di Wilayah Wado Sumedang Belum Terkelola Baik

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUMEDANG – Hasil produk hutan rakyat di wilayah Kecamatan Wado belum mampu meningkatkan taraf kehidupan bagi petani. Kondisi ini dinilai karena hutan rakyat di wilayah Wado dinilai belum terkelola dengan baik.

Penyuluh Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, M. Riyadusodik menyebutkan, lahan hutan rakyat di wilayah Wado mencapai 30 persen dari luasan lahan darat.

Atau sekitar 1500 hektare. Hutan rakyat paling banyak terdapat di Desa Cilengkrang, Cimungkal, Sukajadi dan Desa Ganjaresik.

“Harus diakui efektifitas pengelolaan hutan rakyat belum terasa. Ini pekerjaan rumah bagi kami dan petani,” ujarnya, Rabu (5/9). Ia menyatakan, salah satu faktor tidak meningkatnya produktivitas hutan rakyat di Wado adalah belum terbentuknya Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) ditingkat lingkungan petani hutan rakyat.

UMHR adalah unit pengelolaan hutan yang bertujuan meningkatkan nilai jual produk hutan rakyat. Kemudian, faktor lainnya, menurut dia, belum adanya pemahaman akan tata kelola lahan oleh petani itu sendiri.

“Tapi bisa juga terbentur biaya. Untuk itu sebaiknya, ya di bentuk UMHR. Saat ini di Kabupaten Sumedang sendiri, UMHR sedang dirintis di Kecamatan Tanjungkerta dan Tanjungmedar,” tuturnya.

Ia menambahkan, petani idealnya memahami dan memiliki kemampuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selama ini, petani masih bersifat individual dalam mengelola hutan rakyat. Termasuk kelompok tani juga dinilai belum mampu memberdayakan potensi lahan hutan tersebut.

Ia mengakui, sebenarnya di wilayah Wado sudah ada kegiatan fasilitasi dari kementrian LHK, seperti program P2HBLU (Program Pembiayaan Pembangunan Hutan Badan Layanan Umum). Namun disayangkan, penggunaan fasilitas tersebut tidak diarahkan untuk usaha produktif oleh penerima manfaat fasilitasi itu. Ia menambahkan, selama
ini hutan rakyat hanya diberdayakan untuk tanaman kayu seperti jabon, sengon dan gemelina.

“Seharusnya ketika ingin diberdayakan lebih maksimal lahan harus ditata dengan pola dan teknis tertentu seperti pola agroforestri (perpaduan antara komoditas pertanian dengan kehutanan),” ujarnya.

Dengan kondisi itu, kata dia, para petani pemilik hutan rakyat belum mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga petani dinilai belum bisa mendongkrak taraf hidup dari hasil komoditas hutan rakyat tersebut.

Dalam hal ini, peran Kepala Desa perlu mendukung upaya-upaya kebijakan atau regulasi dari pihak terkait agar kebijakan pihak terkait bisa diimplementasikan dengan optimal oleh petani.

(RBD/gun/pojokjabar)

loading...

Feeds