Tahun 2018 Nanti, NJOP di Kabupaten Sumedang Bakal Naik

Untuk daerah daerahMajalengka yang berbatasan dengan Sumedang seperti Ujungjaya dan Jatinunggal, NJOP nya diatas Kabupaten Sumedang sehingga kitapun perlu melakukan penyesuaian yang baru agar tidak tertinggal oleh mereka,”

Untuk daerah daerahMajalengka yang berbatasan dengan Sumedang seperti Ujungjaya dan Jatinunggal, NJOP nya diatas Kabupaten Sumedang sehingga kitapun perlu melakukan penyesuaian yang baru agar tidak tertinggal oleh mereka,”

POJOKJABAR.com, SUMEDANG – Mulai tahun 2018 Pemkab Sumedang melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) akan melakukan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terutama untuk lingkungan pertumbuhan ekonimi tinggi. NJOP tahun ini nilainya dirasakan terlalu kecil.

Kepala Bappenda Sumedang Ramdan Ruhendi Deddy mengatakan, NJOP yang berlaku saat ini merupakan prodak tahun 2000an. Sehingga dirasakan perlu untuk melakukan penyesuaian NJOP yang baru.

“Untuk daerah daerah Majalengka yang berbatasan dengan Sumedang seperti Ujungjaya dan Jatinunggal, NJOP nya diatas Kabupaten Sumedang sehingga kitapun perlu melakukan penyesuaian yang baru agar tidak tertinggal oleh mereka,” terang Deddy Ramdan kamarin.

Diakui Deddy, kenaikan NJOP ini tentunya masih dibawah harga umum dimasyarakat. Ia menyebutkan kenaikan diperkirakan antara 3–5 kelas, tergantung lokasi dimana tanah tersebut berada, apakah strategis atau tidak.
“Sebetulnya kenaikan NJOP ini akan memberikan dampak fositif terhadap masyarakat, selain itu akan meningkatkan pula terhadap pembayaran PBB dan BPHTB,” tambahnya.

Penyesuaian NJOP ini tentunya akan dilakukan secara bertahap. Sebab jika dilakukan sekaligus tentunya akan memberatkan masyarakat.

“Karena bagaimanapun juga kenaikan NJOP ini akan turut menaikan pembayaran PBB,” ujarnya.

Untuk memotivasi para kolektor melakukan penagihan PBB, pihak Bappenda juga akan mencoba memberikan insentif yang lebih wajar.

“Rencananya untuk sampainya SPPT ke tangan wajib pajak, kolektor akan kita kasih insentif Rp 500 per 1 SPPT dan kolektor yang berhasil menagih PBB hingga lunas akan kita kasih lagi insentif Rp 1000, jadi dalam 1 SPPT kalau sampai ke wajib pajak dan dibayar lunas akan kita kasih insentif Rp 1500,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, usulan untuk pemberian insentif ini telah diajukan dan berharap segera terealisasi sehingga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PBB akan tercapai secara maksimal.

Sementara itu untuk pembayaran PBB minimal pada tahun 2018 sebesar Rp 15.000, sedangkan tahun ini masih ada yang 10.000 ataupun 8000 per 1 SPPT. Adapun jumlah SPPT pada tahun ini yang disebar ke masyarakat mencapai 805 ribu lembar.

Selain itu dalam hal pembayaran PBB, Pemkab juga lebih memperbanyak loket pembayaran. Saat ini pmbayaran hanya dilakukan di BJB, maka 2018 rencananya akan membuka loket juga di BRI dan PT Pos.

“Diperbanyaknya loket pembayaran ini dimaksudkan juga menghindari hal hal yang tak diinginkan, terutama saat uang telah terkumpul di kolektor,” katanya.

(gun)

Loading...

loading...

Feeds