Ribuan Hak Pilih Terancam Tak Ikut Mencoblos

Para karyawati perusahaan garment saat tengah istirahat siang.
Para karyawati perusahaan garment saat tengah istirahat siang.
Para karyawati perusahaan garment saat tengah istirahat siang.

POJOKJABAR.id, PURWAKARTA – Ribuan hak pilih terancam tidak akan mengikuti Pilkades yang akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus yang akan datang. Ribuan warga itu merupakan para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta. Karena hingga saat ini, banyak para karyawan yang akan tetap memilih bekerja daripada melakukan pencoblosan kepala desa. Hal itu akan dilakukan para buruh pabrik, bila pemerintah daerah tidak mengakomodir hak mereka untuk mencoblos.

“Saya mendingan kerja, daripada absen untuk memilih kepala desa soalnya takut di SP perusahaan,” ujar Nina (28) salah satu karyawati di pabrik Garment.

Ia bukan berarti tak ingin melakukan pencoblosan di Desa nya, tapi ia khawatir dengan posisinya sebagai karyawan bila harus mempertaruhkan pekerjaannya hanya untuk mencoblos kepala desa.

“Tapi kalau ada surat dari Pemerintah Kabupaten ke perusahaan tempat saya bekerja, mungkin pihak perusahaan bisa mempertimbangkan untuk mencari jalan keluarnya,” pintanya.


Para karyawan berharap pihak pemerintah mengakomodir hak pilih mereka untuk mencoblos pada pilkades yang akan datang.

“Bisa aja kan kerja setengah hari, atau waktu kerjanya di pundurkan dari biasanya masuk jam 8 menjadi jam 9, kalau perusahaannya tidak mau meliburkan jam kerjanya di pundurkan,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Purwakarta, Totong Hidayat mengatakan bahwa pihak pemkab telah melayangkan surat kepada para Camat untuk mengakomodir masalah tersebut.

“Sudah ada surat edaran dari Bupati kepada para Camat, agar para camat meminta izin ke perusahaan tempat karyawan bekerja untuk melakukan pencoblosan pada pilkades nanti,” ujar Kabag Pemdes via seluller, Selasa (18/08/2015) kepada pojokjabar.

Dengan adanya surat edaran dari Bupati kepada para camat tersebut, maka para karyawan tidak usah khawatir hak pilihnya akan terakomodir. (Adw)