Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin./Foto: Istimewa

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin./Foto: Istimewa

POJOKJABAR.com, KARAWANG– Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang bergulir pembahasannya di DPR RI.

Namun, upaya ini ditolak secara pribadi oleh Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin.

Dewan Dapil Karawang – Purwakarta ini menilai, ada indikasi pelemahan terhadap KPK.

Hal itu bisa dilihat dari daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja KPK.

Potensi pelemahan ini bisa dilihat dari DIM tersebut, bahwa anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Ihsanudin

Ihsanudin, anggota DPRD Jabar Partai Gerindra Dapil Karawang Purwakarta./Foto: Istimewa

 

“Padahal seharusnya pembentukan dewan pengawas bagi KPK haruslah diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi,” ujarnya, kepada Pojokjabar.com, Senin (16/9/2019).

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin./Foto: Istimewa

 

Mantan Aktivis PB PMII ini, menambahkan, penunjukan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK.

“Karenanya, saya secara pribadi menolak adanya upaya Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut,” ungkapnya.

Ihsanudin

Ihsanudin, anggota DPRD Jabar Partai Gerindra Dapil Karawang Purwakarta./Foto: Istimewa

(Ega/Pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds