Ucapan Dedi Mulyadi Soal Desscode 17an Presiden Jokowi ”Menohok”

Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi./Foto: Istimewa

Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi./Foto: Istimewa

Cari Aman

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Budayawan Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait dress code upacara tujuh belasan di Istana Merdeka. Mantan Bupati Purwakarta itu, apresiasi terhadap aspek-aspek kearifan lokal yang ditampilkan oleh pemerintahan Jokowi dengan menggunakan pakaian adat, pada momen upacara kenegaraan.

“Istana sangat kultural. Presiden Jokowi berinisiatif memasukan unsur tradisionalisme ke dalam tata upacara. Ini memperkuat indentitas kebhinekaan. Ada pakaian adat dan kereta kencana. Nah, untuk melakukan hal yang sama, protokoler di daerah harus dirombak,” kata Dedi di kediamannya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Senin (20/8).

Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu menyebut aturan untuk daerah dibuat Sekretariat Negara. Aturan itu berisi keharusan mengenakan busana PDUB untuk seluruh peserta upacara. Hematnya, aturan untuk daerah itu harus segera diubah agar dapat memasukan unsur kearifan budaya.

Baca: Lepas dari Jabatan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi Lakukan Ini

 

Jadi, harus disamakan antara pusat dan daerah. Pusat sudah mengembangkan unsur keindonesiaan sementara daerah diatur Peraturan Menteri Sekretaris Negara. Saya kira bisa bersinergi, daerah harus mampu memasukan unsur kearifannya dalam tata upacara,” ujarnya.

Maesenas Budaya Sunda itu mengajak semua pihak merefleksi sejarah. Pakaian putih resmi yang biasa dikenakan kepala daerah merupakan warisan penjajahan Belanda. Karena itu menurut dia, penggunaannya sudah sangat tidak relevan lagi.

Saya kira kebanggaan pemimpin di daerah itu mengenakan pakaian adat. Pakaian yang biasa digunakan untuk upacara bendera saat ini, itu warisan Belanda,” tuturnya.

Baca: Begini Pandangan Dedi Mulyadi Soal Perdebatan Elit Politik Jelang Pilpres 2019

 

Jalan Kultural Seorang Pemimpin

Menurut Dedi, pemimpin di Indonesia di berbagai tingkatan memiliki dua tugas. Pertama dia merupakan pemimpin kenegaraan. Kedua, dia merupakan pemimpin kebudayaan. Keduanya harus beriringan dan tidak berat sebelah.

Secara kenegaraan dia bertugas melaksanakan seluruh regulasi perundangan. Secara kultural, dia bertugas menjaga dan menjadi pengamal kearifan di daerah yang dia pimpin. Tidak boleh ada sentralisme pemikiran, sentralisme pakaian dan sentralisme kebijakan,” katanya.

Dedi pun menjelaskan maksud tidak berat sebelah dalam kepemimpinan. Dalam konteks lingkungan, tidak sedikit regulasi perundangan yang bertentangan dengan nilai lingkungan. Pemimpin kultur diharuskan memiliki keberpihakan terhadap lingkungan bahkan saat regulasi membolehkan untuk melakukan eksploitasi.

Baca: Mendadak Miskin karena SKTM, Komentar Dedi Mulyadi Sangat Menohok

 

Jangan sampai hutan dihajar, gunung dihajar laut diuruk karena sekedar dibolehkan regulasi. Pemimpin kultural itu memiliki keberpihakan terhadap kearifan di daerah, termasuk soal lingkungan,” ucapnya.

(bon/rmol/pojokjabar)


loading...

Feeds