IPPMI Tak Berafiliasi pada Paslon Manapun, Sejumlah Alasan Ini Bukti IPMI Netral

Drs.RH.Mucthar HP, Pendiri IPMMI Pusat./Foto: Ade

Drs.RH.Mucthar HP, Pendiri IPMMI Pusat./Foto: Ade

Cari Aman

POJOKJABAR.com,PURWAKRTA– Pendiri Ikatan Pengurus Masjid Mushola Indonesia (IPMMI) Pusat Drs.RH.Muchtar HP menyampaikan bahwa organisasi IPMMI tidak berafiliasi dengan para calon manapun dan juga partai politik. Organisasi ini bergerak dari masjid-masjid untuk umat. Sehingga jelas bahwa IPMMI merupakan orgnisasi netral dan tidak berpihak.

“Kalau ada yang mengklaim IPPMI berafiliasai dengan calon di Pilkada 2018 ini, itu salah besar. Karena IPMMI hingga saat ini tetap netral, kalaupun ada yang mendukung atas nama IPMMI itu hak pribadi masing-masing, bukan organisasinya melainkan individu-individunya,” ujar Muchtar HP, melalui seluller.

Selama ini IPMMI merupakan perjuangan masyarakat dari masjid-masjid untuk tetap ada di jalan agama yang benar, yaitu menegakkan dan menjalankan perintah ALLAH SWT…..”Watasimu bi Hablillah Jamiaw’wala taparoku” (berpegang teguh kepada Agama Allah dan janganlah bercerai-berai).

Baca:

Ade Yasin: Program Panca Karsa Bukan Sekedar Janji

Badra Ngawangkong, Bima Arya Komit Benahi Pendidikan di Kota Bogor

Paslon Dadang-STS Sosialisasikan Program Setara

 

“Jadi kalau ada isu organisasi IPMMI berafiliasi dengan calon di Pilkada, itu tidak benar. Tolong diluruskan, kalaupun pribadinya masing-masing pengurus IPMMI berafiliasi itu merupakan hak mereka yang dilindungi undang-undang,” dan dijamin oleh Konstitusi Negara RI beber Muchtar.

Terkait dengan adanya isu IPMMI di Purwakarta yang berafiliasi dengan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati, Mucthar menegaskan tidak dibenarkan membawa-bawa organisasi untuk mendukung salah satu calon bupati.

“Tidak ada pemberitahuan dari pengurus Purwakarta ke kita sebagai pengurus dan Pendiri IPMMI Pusat, jadi organisasi IPMMI dimanapun berada di posisi netral dalam pilkada 2018 ini,” tegas Muchtar.

(Adw/pojokjabar)


loading...

Feeds

politik-uang

514 Daerah Rawan Politik Uang

BAWASLU mencatat ada 514 kabupaten/kota di Indonesia yang rawan praktik politik uang dalam Pemilu 2019. Catatan tersebut hasil Indeks Kerawanan …