KPU Sukabumi Pastikan Syarat Akhir PNS Daftar Kepala Daerah Lengkap, tapi Masih Ada Proses di Sini

KPU Kota Sukabumi./ Foto: Istimewa

KPU Kota Sukabumi./ Foto: Istimewa


POJOKJABAR.com, SUKABUMI- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Agung Dugaswara memastikan seluruh berkas pencalonan Paslon Dedi R Wijaya- Hikmat Nuristawan telah lengkap seluruhnya.

Hal itu setelah diterimanya surat keputusan Wali Kota Sukabumi terkait pemberhentian dengan hormat terhadap Hikmat Nuristawan sebagai PNS di Pemkot Sukabumi.

“SK (surat keputusan) pemberhentiannya sudah kami terima. Sehingga semua syarat sudah lengkap,” ujarnya kepada RMOLJabar (Pojoksatu.id group), Rabu (23/5).

Baca:

KPU Sukabumi Catat Sejumlah Ini Data Penyandang Disabilitas

Jelang Pengundian Nomor Paslon, Ketua KPU Sukabumi: Kami Batasi Kuota

KPU Kota Sukabumi Siapkan Fasilitas Khusus bagi Kaum Disabilitas

Agung mengatakan, SK tersebut menjadi syarat akhir bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sebab, sebelumnya, hanya surat sedang diprosesnya SK pemberhentian.

“Seluruh berkas administrasi atas nama tersebut sudah lengkap. Berarti sudah bisa mengikuti pemungutan suara pada 27 Juni,” ucapnya.

Berdasakan ketentuan, kata Agung SK tersebut paling telat diterima KPU pada 28 Mei atau 30 hari sebelum pencoblosan. Apabila tidak ada, hal itu bisa menjadi bahan gugatan oleh paslon lain di PTUN.

“Kalau tidak ada SK sampai batas yang ditentukan bisa menjadi gugatan dari paslon lain. Tapi di Kota Sukabumi semua lengkap dan berkas selesai sebelum batas akhir waktunya,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, SK tersebut diterbitkan Wali Kota Sukabumi pada 19 Februari 2018 lalu. SK tersebut ditandatangani secara langsung oleh Wali Kota Sukabumi selaku kepala daerah.

Hikmat Nuristawan sendiri diberhentikan secara hormat sebagai PNS dengan jabatan pelaksana di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sukabumi. Pangkat terakhir ialah penata tingkat 1 dengan golongan III/d.

(nie/rmol/pojokjaba) 

Loading...

loading...

Feeds