Nasib Bapaslon Rustandie-Dikdik Kandas di Mahkamah Agung

Rustandi Saat Menyampaikan Aspirasinya Saat Pendaftaran di Kantor KPU Purwakarta./Foto: Istimewa

Rustandi Saat Menyampaikan Aspirasinya Saat Pendaftaran di Kantor KPU Purwakarta./Foto: Istimewa

Cari Aman

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Dengan putusan Nomor: 167K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 6 Maret 2018. Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi Bapaslon Pilkada Purwakarta; Rustandie-Dikdik.

“Kemarin, Kamis (8/3) sekitar pukul empat sore, saya mendapat telepon dari Advokat KPU, bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung sudah keluar, tinggal diambil di PT TUN Jakarta. Isi putusannya, pertama menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi dalam hal ini bapaslon Rustandie-Dikdik. Kedua; menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biara perkara pada tingkat kasasi,” ujar Ade Nurdin, SH selaku Komisioner Divisi Hukum KPU Purwakarta, melalui sambungan selulernya, Jumat (9/3).

Diketahui sebelumnya, KPU Purwakarta memenangkan gugatan yang dilayangkan bakal pasangan calon Rustandi-Dikdik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Dengan nomor putusan; No.1/G/Pilkada/2018/PTTUN JAKARTA.

Baca juga: Mantan Suami Cemburu, 5 Fakta Berikut Sangat Miris, Mantan Istri Alami Luka Bakar

PT TUN Jakarta, menetapkan, pertama; menolak seluruh gugatan Penggugat, kedua; menyatakan para penggugat berada dalam pihak yang kalah dan ketiga; menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian akhir di PT TUN Jakarta, antara KPU Purwakarta dan Bapaslon Rustandie-Dikdik.

Jauh sebelum putusan MA, Panwaslu Purwakarta menyatakan menolak permohonan bapaslon tersebut dalam sengketa Pilkada. Dengan alasan dalil-dalil yang diajukan pihak Bapaslon selama masa sidang berlangsung dinilai tidak kuat.

Panwaslu Kabupaten Purwakarta menganggap KPU setempat sudah menjalankan tugasnya sesuai amanat perundangan. Dalam hal ini UU 10/2016 dan PKPU 3/3017 maupun perubahannya PKPU 15/2017 tentang pencalonan.

“Pemohon juga keliru memahami tentang masa penelitian syarat pencalonan sebagaimana tertuang dalam PKPU 2/2018 perubahan PKPU 1/2017 tentang tahapan. Menurut mereka, penelitian syarat pencalonan berlangsung tanggal 8-16 januari. Padahal, tahap tersebut dilakukan bersamaan waktu pendaftaran tanggal 8-10. Kecuali penelitian syarat calon,” ujar Ketua Panwaslu Purwakarta, Oyang Este Binos.

Baca juga: Dahsyat! Truk Bermuatan Pipa 80 Ton Bergeser, Perjalanan Warga Bandung Ini Jadi 10 Jam

Apakah ada upaya hukum lain yang akan ditempuh bapaslon tersebut? Hingga naskah ini ditulis, RMOL Jabar belum bisa mengkonfirmasi pihak Rustandie maupun Dikdik.

(mar/rmol/pojokjabar)


loading...

Feeds